Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 167 Tahun 2024, menetapkan fleksibilitas harga pembelian gabah kering panen (GKP) di kisaran Rp5.000-Rp6.000 per kilogram (kg). Aturan ini berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024.
Namun, kebijakan ini dinilai belum pro-petani karena nilainya masih rendah. Belum memberikan cuan tapi petani hanya bisa balik modal.
“Ingat lho, biaya usaha tani mengalami kenaikan yang signifikan juga. Saya kira, harga GKP sebesar Rp6 ribu/kilogram belum memberikan keuntungan kepada petani,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, Jakarta, Sabtu (13/4/2024).
Dia mengatakan, kenaikan harga GKP itu tidak mengakomodir kenaikan biaya usaha yang dialami petani padi di sawah konvensional. “SPI menghitung ada kenaikan Rp1.000 untuk setiap kilogram gabah yang dihasilkan, dari Rp5.050/kg pada 2023 menjadi di atas Rp6.000/kg oada 2024,” kata Henry.
Kisaran fleksibilitas harga yang ditetapkan pemerintah, menurut Henry, hanya akan membuat petani berada pada titik impas, tanpa keuntungan yang berarti.
“Petani tidak bisa untung. Sebab pasar akan mengacu pada harga pembelian pemerintah untuk pengadaan CBP oleh Perum Bulog,” jelasnya.
Henry menegaskan bahwa SPI mendesak Kepala Badan Pangan Nasional untuk segera melakukan perubahan aturan tentang Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras.
“SPI mengusulkan agar HPP GKP dinaikkan dari Rp5.000 per kg menjadi Rp7.000 per kg, dengan harapan dapat memperkuat posisi Perum Bulog dalam menyerap gabah petani, sehingga CBP (Cadangan Beras Pemerintah), tidak lagi bergantung pada impor,” paparnya.
Sejak Desember 2023, kata dia, harga gabah di tingkat petani mengalami volatilitas yang signifikan. Pada pekan terakhir Maret 2024, harga gabah dari anggota SPI mengalami turun setiap hari sebesar Rp100 rupiah.
Di beberapa daerah, harga gabah bahkan jatuh di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah. Sebut saja Tuban, Jawa Timur, harga gabah anjlok hingga Rp4.800-Rp5.000/kg.
Penurunan harga gabah juga terjadi di berbagai wilayah lainnya selama Maret 2024, seperti di Indramayu dengan harga Rp7.500/kg, Pati dan Pandeglang dengan harga Rp5.000/kg, Deli Serdang Rp5.800/kg, Aceh Tamiang dan Langsa dengan harga Rp5.400/kg, Banyuasin dengan harga Rp5.000/kg, dan Sintang Rp5.400/kg.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memvalidasi penurunan rata-rata harga gabah di tingkat petani sejak Februari 2024 sebesar Rp7.261/kg menjadi Rp6.736/kg per Maret 2024. Penurunan harga yang drastis ini berpotensi membawa petani ke jurang kebangkrutan.
Kondisi ini menggambarkan betapa gentingnya situasi yang dihadapi petani padi Indonesia. Fleksibilitas harga yang diberikan pemerintah, meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas CBP, tampaknya belum mampu menyelesaikan akar masalah yang dihadapi petani.
Dengan harga gabah yang tidak menentu dan biaya produksi yang meningkat, petani padi di Indonesia berada dalam posisi yang sulit untuk menghasilkan keuntungan yang berarti.
Kebijakan pemerintah berikutnya akan sangat menentukan arah masa depan pertanian padi di Indonesia. Apakah pemerintah akan menggubris seruan SPI dan petani lainnya untuk menaikkan HPP gabah, ataukah akan tetap pada kebijakan saat ini, merupakan pertanyaan yang masih menunggu jawaban.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)