Harga Minyak Bisa Tembus USD150/barel, Anggaran Populis Dialihkan Saja ke Subsidi BBM

Ilustrasi ancaman lonjakan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah. (Foto: Generator AI).

Nasib ekonomi Indonesia kini sedang digantung di Selat Hormuz. Jika jalur nadi energi dunia itu tersumbat akibat perang Amerika Serikat-Israel vs Iran, siap-siap saja inflasi bakal mengamuk.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, mengingatkan eskalasi ini bukan main-main karena Iran adalah pemain besar di pasar minyak dunia.

“Eskalasi perang tidak hanya akan mendisrupsi produksi minyak Iran namun juga produksi minyak OPEC, sekitar 33 juta barel per hari, terutama produksi Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Iran dan Kuwait,” ungkap Yusuf kepada Inilah.com, Minggu (8/3/2026).

Saat ini harga masih anteng di kisaran USD65 per barel. Namun, jika perang berlarut hingga Selat Hormuz ditutup, angka itu bisa meroket ke USD 90-100. Bahkan, ada skenario yang lebih horor jika konflik meluas ke seluruh Timur Tengah.

“Bahkan jika perang AS-Israel vs Iran berlangsung lama, dan konflik meluas ke seluruh Timur Tengah, maka harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga kisaran USD120-150 per barel. Hal ini karena perang akan langsung mendisrupsi produksi minyak Timur Tengah yang merupakan produsen 1/3 minyak dunia,” kata Yusuf.

Dia bilang, imported inflation bakal datang dari dua arah, harga minyak yang mahal dan nilai tukar rupiah yang makin tak berdaya. Yusuf menyoroti posisi rupiah yang saat ini sudah babak belur di kisaran Rp17.000 per dolar AS.

Dampaknya, beban subsidi BBM dalam APBN 2026 bisa jebol. Padahal, asumsi harga minyak ICP cuma dipatok USD70 per barel. Jika pemerintah tak kuat lagi memikul beban subsidi, pilihan pahitnya cuma satu: menaikkan harga BBM yang dipastikan bakal memukul sektor riil secara telak.

Menghadapi risiko ini, Yusuf menyentil nalar belanja pemerintah. Menurutnya, daripada memaksakan program-program yang tidak mendesak, lebih baik uangnya dipakai untuk menyelamatkan rakyat dari gempuran inflasi pangan dan energi.

“Maka langkah antisipasi terpenting menurut saya adalah memfokuskan APBN untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga inflasi pangan, terutama beras. Secepatnya pemerintah menekan belanja tidak penting, terutama program-program populis yang tidak memiliki urgensi, seperti MBG dan Koperasi Merah-Putih, dan mengalihkannya untuk penguatan daya beli masyarakat, menjaga keamanan pasokan energi nasional, dan menguatkan bantalan fiskal untuk subsidi BBM yang menjadi penentu utama daya saing ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Demi menekan laju defisit tanpa harus menambah beban inflasi ke masyarakat, seperti menaikkan harga BBM, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memilih jalan efisiensi belanja negara. Ia membidik pos-pos pengadaan fasilitas yang tidak mendesak dan tidak bersentuhan langsung dengan urusan perut rakyat.

“Tapi yang untuk makanan enggak kita (potong). Karena kita mendukung sekali. Yang jelas MBG bagus tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu yang lain-lain,” kata Purbaya.

Belanja kendaraan operasional hingga perangkat komputer baru di lingkungan Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) masuk radar coret. Purbaya lebih memilih mengamankan anggaran pangan ketimbang membiayai fasilitas kantor yang bisa ditunda.

“Misalnya beli motor SPPG. Jadi ganti motor, mereka senang saya rugi. Misalnya lagi beli komputer di SPPG dikasih komputer,” tambahnya.

Proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga disiapkan untuk direm. Penundaan jembatan hingga sekolah ke tahun depan menjadi langkah pahit demi menjaga stabilitas fiskal di tengah gempuran harga minyak.

“Misalnya lagi PU mungkin ada anggaran yang bisa digeser ke tahun depan. Untuk bangun macam macam program yang dipunya, jembatan, sekolah,” pungkasnya.