Awal Januari 2022, harga pupuk nonsubsidi melejit hingga 100 persen. Fenomena yang menampar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini diungkap Serikat Petani Indonesia (SPI).
Dampaknya, penghasilan petani menjadi tergerus signifikan. Nilai tukar petani yang biasanya dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) langsung terjun bebas.
Merespons kenaikan pupuk nonsubsidi yang sudah tidak masuk akal ini, ekonom senior DR Rizal Ramli mengaku heran dengan pemerintahan Jokowi. Bang RR, sapaan akrabnya, mengaku sangat maklum. Karena, selama ini, Jokowi rajin mengklaim keberpihakannya kepada petani. Faktanya, petani terus merugi lantaran itu tadi. Kenaikan harga pupuk tidak seimbang dengan harga produk pertanian.
Selanjutnya, Bang RR meledek Presiden Jokowi yang menurutnya lebih suka berswafoto alias selfie di sawah. Tidak selaras dengan beratnya tantangan yang dihadapi petani. “Bolak-balik ke sawah hanya untuk selfie, kebijakannya kok bikin susah petani! Inilah kalau pemimpin modalnya pencitraan,” demikian kritikan Rizal Ramli dalam cuitan Twitter pribadinya, dikutip Kamis (13/1/2022). .
Informasi saja, SPI mencatat, pupuk urea nonsubsidi tembus Rp560 ribu per sak. Padahal harga normal berkisar Rp265 ribu hingga Rp285 ribu per sak. Sejak Oktober 2021, harga pupuk mulai mengalami kenaikan di angka Rp380 ribu. Terus berlanjut pada Desember 2021 menjadi Rp480 hingga Rp500 ribu.
Terkait mahalnya pupuk, Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk aman. Guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk non-subsidi. ”Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan,” ujar Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk.
Di sisi lain, Cak Imin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri. Hal itu sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.
”Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)