Hasto Sepakat dengan Meutya Hafid soal Netralitas TNI tapi Kasus Boyolali Harus Lanjut

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid  terkait kasus penganiayaan oknum TNI Bonyolali yang dinilainya terlalu dikait dengan unsur politis dari pada proses hukumnya.

Hasto mengatakan setuju aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri harus netral untuk menjaga stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, ia menegaskan, kasus dugaan penganiayaan onkum TNI di Boyolali merupakan sikap yang tidak terpuji.

“Jangan korbankan institusi TNI-POLRI oleh ambisi orang per orang. Apalagi dengan motif untuk jabatan, dengan motif hal-hal yang terkait dengan politik praktis. “Di Boyolali itu jelas-jelas menunjukkan suatu sikap yang tidak terpuji. Maka itulah kami mendesak Panglima TNI untuk segera mengusut tuntas, ini yang kami harapkan,” ujar Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP,  Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa(2/1/2024).

Hasto menuturkan, dari hasil penilaian pihaknya, banyak masyarakat yang salah mempersepsikan Prabowo Subianto sebagai Menhan atau calon presiden. Ia meminta TNI hingga Polri tak tergoda ikut terjun ke politik praktis.

“Banyak analisis kami dengan tim dari civil society itu memang ada yang salah mempersepsikan Pak Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Menhan (Menteri Pertahanan), dan sebagai capres. Ini yang harus dibedakan, karena itulah kami percaya bahwa TNI-Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral,” jelasnya.

Sebelumnya, protes Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI, mendapat respons dari Meutya Hafid yang membawahi bidang pertahanan di DPR. Menurut Meutya, TNI tidak perlu ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pilpres.

“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” ujar Meutya Hafid, Selasa (2/1/2024).