Sebelum akhirnya resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menunda pengundian final Piala Dunia U-20 karena penolakan berbagai kalangan di Tanah Air terhadap kehadiran Timnas Israel. Peristiwa ini mengingatkan kembali hubungan antara Indonesia dan Israel yang berjalan pasang surut.
Keputusan penundaan drawing Piala Dunia U-20 itu diumumkan lima hari sebelum FIFA dijadwalkan melakukan undian 24 negara, Jumat (24/3/2023), di Pulau Bali untuk turnamen yang akan digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023.
Israel mengantongi tiket ke Piala Dunia U-20 2023 setelah tampil mengejutkan pada Piala Eropa U19 2022 yang digelar di Slovakia, 18 Juni-1 Juli 2022. Turnamen tersebut diikuti oleh delapan tim Eropa yang juga sekaligus menjadi ajang kualifikasi ke Piala Dunia U-20 2023.
Keputusan penundaan drawing FIFA ini diyakini terkait dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia terhadap kedatangan Timnas Israel ini. Gubernur Bali I Wayan Koster menyerukan larangan Israel bermain di sana karena dukungan diplomatik Indonesia untuk perjuangan Palestina. Enam stadion yang akan digunakan untuk turnamen 52 pertandingan itu termasuk satu di kota Gianyar, Bali yakni Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Protes terhadap partisipasi Israel di Piala Dunia U-20 ini juga muncul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut semua ormas Islam di Indonesia tegas menolak kehadiran Timnas Israel. Protes lewat unjuk rasa juga digelar di ibukota Jakarta minggu lalu oleh kelompok Islam konservatif.
Hubungan RI-Israel
Ramainya penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 ini mengingatkan pasang surut hubungan antara Indonesia dengan Israel. Saat ini Indonesia tidak secara resmi mengakui keberadaan Israel sebagai negara yang sah dan berdaulat. Salah satu isu utama, pendudukan Israel yang menindas Palestina, tetap menjadi faktor penentu penting apakah Indonesia akan mendorong pengakuan formal dan pembukaan hubungan diplomatik.
Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, suara Islam politik yang selalu hadir di ranah domestik telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Ormas-ormas keagamaan dengan dukungan akar rumput termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI akan bereaksi keras terhadap setiap langkah yang mendukung gagasan untuk menjalin hubungan dengan apalagi secara resmi mengakui Israel.
Modern Diplomacy menulis, organisasi-organisasi ini membentuk basis dukungan “Islam moderat” untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, sehingga tindakan apa pun yang mengecewakan mereka kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap dukungan rakyat kepada pemerintah.
“Tentu saja, ada juga potensi memicu sentimen Islam radikal di dalam kelompok militan, mendorong mereka untuk bangkit melawan pemerintah jika mereka melihat tindakannya merusak ajaran Islam dan perjuangan komunitas Muslim global,” kutip Modern Diplomacy.
Menurut Polling Layanan Dunia BBC tahun 2017, 64 persen orang Indonesia memandang pengaruh Israel secara negatif, dibandingkan dengan hanya 9 persen yang mengungkapkan pandangan positif. Data ini cukup menggambarkan banyak elemen masyarakat di Tanah Air menolak hubungan lebih jauh antara Indonesia dengan Israel.
Secara internasional, Indonesia adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dihormati, sebuah kelompok lebih dari 50 negara dengan mayoritas Muslim yang signifikan. Pada Desember 2017, Indonesia mendesak anggota OKI untuk ‘mempertimbangkan kembali’ hubungan mereka dengan Israel untuk lebih mendukung upaya kemerdekaan Palestina.
Beberapa negara anggota OKI memang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, sebuah langkah yang dikritik keras sebagai pengkhianatan terhadap kredo solidaritas dengan Palestina. Kemudian pada Mei 2021, Indonesia memimpin kecaman OKI terhadap Israel atas peningkatan serangan militernya di Jalur Gaza yang dibingkai oleh Israel sebagai ‘pertahanan diri’.
Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal, kedua negara sebenarnya tetap mempertahankan kontak perdagangan, pariwisata dan keamanan. Pada 2012, Indonesia berbicara tentang peningkatan hubungan dengan Israel dan membuka konsulat di Ramallah, tetapi perjanjian ini tidak pernah dilaksanakan.
Penolakan sejak Bung Karno
Di era Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pemerintah telah mengesampingkan tawaran Israel dan akhirnya mengadopsi kebijakan pro-Arab yang kuat sebagai bagian dari pandangan dunia anti-kolonialisnya. Dari hubungan politik ini kemudian merembet ke olahraga. Timnas Indonesia sempat memboikot pertandingan kontra Israel di ajang Kualifikasi Piala Dunia 1958 Swedia.
Atas perintah Presiden Soekarno, timnas Indonesia memilih mundur saat harus bertandang ke markas Israel. Bung Karno yang getol dengan kampanye antikolonialisme dan imperialisme, menyebut pertandingan timnas Indonesia versus Israel sama saja dengan mengakui kedaulatan negara tersebut.
Ironisnya, laga timnas Indonesia vs Israel itu berlangsung pada babak kualifikasi terakhir menuju Piala Dunia 1958. Seandainya timnas Indonesia menang atas Israel pada laga tersebut, skuad Garuda bakal mendapat slot tampil di putaran final Piala Dunia 1958.
Mengutip Wikipedia, sebuah insiden penting lainnya adalah pengusiran Israel dan Republik China (Taiwan) dari Asian Games 1962 yang diselenggarakan di Jakarta. Karena tekanan dari negara-negara Arab dan RRC, pemerintah Indonesia menolak mengeluarkan visa bagi delegasi Israel dan Taiwan, sehingga menolak masuknya delegasi dari Israel.
Namun, dengan peralihan ke Orde Baru dan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai presiden, hubungan militer dan intelijen dibuka melalui saluran tidak resmi. Pada tahun 1971, perwira militer Indonesia dan Israel diyakini telah memulai negosiasi tentang transfer perangkat keras militer dan pembagian informasi intelijen pada kelompok teroris Komunis global.
Pada November tahun berikutnya, beberapa radar kontra-baterai untuk tembakan artileri yang akurat dibeli oleh militer Indonesia dari Industri Militer Israel. Pada Maret 1974, sebuah tim yang terdiri dari 27 perwira dan 90 tentara dari Tentara Indonesia dikirim untuk belajar kursus 2 bulan ke Israel tentang radar artileri dan pengawasan darat, serta ELINT dan SIGINT dari Pasukan Pertahanan Israel.
Pada Januari 1975, Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Udara Indonesia mengirim tim beranggotakan 60 orang ke Israel untuk mempelajari penyisipan khusus dan operasi rahasia dari Shayetet 13 dan Angkatan Laut Israel. Hasilnya adalah pendirian Sekolah Pelatihan Pasukan Khusus untuk melatih unit-unit kecil Kopassus dalam penyisipan lintas udara dan laut, pada November 1975.
Berlanjut pada Agustus 1976, Kepala Staf Udara Indonesia dan Israel bertemu selama kunjungan yang diduga kebetulan ke Teheran untuk membahas pengadaan 35 Pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk dari Israel, yang akhirnya dikirim pada 1981–82.
Pada 1993, United Press International melaporkan, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin sempat bertemu dengan Presiden Soeharto di kediaman pribadinya di Jakarta. Ini yang dikatakan pers sebagai kunjungan tak terjadwal Rabin, terjadi selama Soeharto memimpin Gerakan Non-Blok dan tak lama setelah Kesepakatan Oslo. Ini adalah pertemuan profil tinggi pertama antara kedua pemimpin.
Pada 1999, setelah memasuki era Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyebutkan keinginan mereka untuk membuka hubungan dengan Israel meskipun hanya pada tingkat hubungan ekonomi dan perdagangan. Gus Dur percaya bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk melawan Israel.
Dia menunjuk pada fakta bahwa Indonesia memiliki ‘hubungan jangka panjang’ dengan China dan Uni Soviet, dua negara yang dia pandang memiliki ateisme sebagai bagian dari konstitusi mereka, dan selanjutnya menjelaskan bahwa Israel ‘memiliki reputasi sebagai bangsa yang menjunjung tinggi untuk Tuhan dan agama’. Namun, setelah pencopotan Gus Dur dari jabatannya pada tahun 2001, tidak ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Israel.
Pada tahun 2005, Indonesia mengatakan bahwa menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel hanya akan mungkin dilakukan setelah tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom sempat mengadakan pertemuan pertama dengan mitranya dari Indonesia, Hassan Wirajuda, Menlu RI saat itu, selama KTT PBB di New York City pada bulan September 2005.
Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu mengesampingkan membangun hubungan diplomatik resmi. Ia mengatakan, “Setiap komunikasi antara pejabat Indonesia dan Israel akan berorientasi pada tujuan membantu rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya,”
Kisruh di bidang olahraga
Selain di ajang Kualifikasi Piala Dunia 1958, Indonesia pernah melarang tim Israel mengikuti Asian Games 1962. Israel, pada era 1960-an, masih terhitung sebagai negara di kawasan Asia dalam bidang olahraga sehingga bisa berpartisipasi di ajang Asian Games 1962.
Indonesia yang menjadi tuan rumah Asian Games edisi keempat itu menolak memberikan visa kepada kontingen asal Israel. Israel sebelumnya telah tampil dalam dua edisi Asian Games, yakni 1954 di Manila dan 1958 di Tokyo. Namun untuk edisi keempat Asian Games, kontingen Israel tak bisa ambil bagian. Hal itu membuat Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia usai Asian Games 1962.
Peristiwa olahraga lainnya yakni ajang Piala Fed 2006. Atlet Indonesia sempat akan dikirim ke turnamen tenis Piala Fed 2006 yang digelar di Israel. Namun jelang keberangkatan, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda meninjau kembali izin para atlet tenis untuk bertolak ke Israel. Hasilnya, Indonesia akhirnya menarik diri dari Piala Fed 2006 karena menolak mengirimkan wakil ke Israel. Atas kejadian tersebut, Indonesia dijatuhi denda sebesar Rp268 juta oleh Federasi Tenis Internasional (ITF).
Hubungan Indonesia-Israel di bidang olahraga sempat membaik pada ajang Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia pada 2015. Atlet Israel, Misha Zilberman, bisa bermain dalam turnamen yang digelar di Indonesia itu. Namun, proses kedatangan Zilberman Zilberman tak berjalan dengan mudah.
Zilberman bisa tampil di Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia 2015 dengan penjagaan ketat, usai visanya tertahan cukup lama. Gelombang penolakan dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia membuat gerak-gerik Misha Zilberman dipantau dengan cukup intens, termasuk saat di lapangan.
Di cabang balap sepeda, atlet asal Israel Mikhail Yakovlev sempat tampil di Indonesia pada Februari 2023. Yakovlev tampil di kejuaraan dunia UCI Track Nations Cup 2023 di Velodrome Jakarta. Yakovlev berpindah kewarganegaraan dari Rusia ke Israel pada Agustus 2022. Tak seperti Zilberman, Yakovlev tak menemui hambatan saat bertanding di Indonesia. Atlet 22 tahun itu pun berhasil meraih medali perunggu pada nomor Keirin Putra pada UCI Track Nations Cup 2023.
Pasang surut Indonesia dan Israel masih akan berlanjut di masa mendatang. Apalagi pemerintah sejak dahulu dan hingga kini tetap pada pendirian bahwa hanya akan mempertimbangkan normalisasi jika kemerdekaan Palestina terpenuhi.
Selain itu, jika ingin terjadi hubungan diplomatik formal dengan Israel tentu mengharuskan Indonesia meninggalkan posisi kebijakan luar negerinya yang sudah lama ada di Palestina. Apalagi sesuai amanat pembukaan Undang-undang Dasar (UUD), secara khusus menyatakan bahwa ‘kemerdekaan adalah hak semua bangsa’, yang berarti bahwa Indonesia secara alami menentang pendudukan Israel atas Palestina.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)