Inilah kali pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Apakah benar ada operasi politik dari rezim, karena beda pilihan pilpres, atau memang kaderisasi yang lemah?
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi sebuah pesta rakyat yang mengalami sejumlah kontroversi. Akibatnya, banyak partai politik (parpol) yang tidak menerima hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Salah satunya adalah PPP, partai berlambang Ka’bah itu dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen yang hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Perolehan suara tersebut berkurang 0,65 persen jika dibandingkan pada Pemilu 2019 yang mengantongi 6.323.147 suara atau 4,52 persen.
PPP pun tak menerima begitu saja, partai yang telah berdiri sejak 1973 itu mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan sengketa pemilu itu didasari oleh hilangnya suara PPP di sejumlah daerah pemilihan (dapil), karena PPP meyakini meraih lebih dari 6 juta suara atau 4,4 persen.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek mengatakan pihaknya mengerahkan sedikitnya 23 tim kuasa hukum untuk memperkuat gugatan yang diajukan. Ia menilai hasil rekapitulasi sangat merugikan PPP, terutama hasil rekapitulasi di 18 provinsi dan 30 dapil.
“Berdasarkan rekapitulasi nasional KPU, tentu kita melakukan gugatan ke MK karena ruang itu yang tersedia dalam undang-undang (UU),” ujarnya kepada Inilah.com.
Menurutnya, salah satu kejanggalan yang terjadi adalah hilangnya suara PPP di Papua Pegunungan. Ketika itu calon legislatif (caleg) PPP datang membawa bukti C1 dengan raihan lebih dari 5.000 suara, namun berbeda sangat jauh dengan hasil rekapitulasi nasional.
“Dia (meraih suara) sebanyak lebih dari 5.000, tetapi di hasil rekapitulasi nasional itu tertulis 200 sekian, yang ribuan itu ke mana?” ungkapnya.
Karena itu pihaknya melampirkan sejumlah alat bukti untuk diserahkan ke MK di antaranya data-data C1 dengan perbandingan D. Hasil, serta peristiwa yang terjadi saat proses rekapitulasi suara.
“Berdasarkan tracking kami di dapil-dapil itulah suara PPP hilang. Tidak banyak, di dapil itu paling 3 ribu, 4 ribu, tetapi terjadi sepanjang dapil. Sehingga ketika ditotal itu lebih dari 200 ribu (suara hilang). Nah itu yang terlacak,” tambahnya.
Dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut, Awiek meminta MK memberi kesempatan kepada PPP untuk lolos ke Senayan dengan menyatakan harus dilakukannya pemungutan suara ulang di sejumlah tempat di Papua.
Tak hanya itu, Awiek juga menceritakan kejanggalan hilangnya suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Ia mengklaim suaranya di beberapa TPS di Sampang, Madura mendadak berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dirinya yang berkontestasi di Dapil Jawa Timur XI meliputi Pulau Madura itu menilai naik turunnya suara partai secara drastis suatu hal yang sangat tidak wajar. Ia menyoroti PSI yang mengalami lonjakan suara secara signifikan, sementara PPP mengalami penurunan.
“Yang kita khawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang manfaatkan situasi,” ujarnya.
Blunder Dukung Capres-Cawapres
Publik menilai kegagalan PPP melanggeng ke Senayan disebabkan salah mendukung pasangan calon presiden (capres)-wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Sejak awal PPP memilih berkoalisi dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md ketimbang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan selama kampanye, tak henti-hentinya kritikan terus ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang secara lugas mendukung putra sulungnya mendampingi Prabowo. Sangat terlihat sejak awal PPP hanya terfokus pada kemenangan Ganjar-Mahfud di ajang pilpres.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengakui langkah yang diambil PPP sangat berisiko dan blunder besar. Karena PPP seakan melupakan bahwa mereka juga sedang berjuang untuk lolos parlemen.
“Mestinya PPP gunakan kacamata kuda, fokus lolos pileg saja,” katanya.
Mengenai tidak lolosnya PPP juga mendapat tanggapan dari rekan satu koalisinya yakni PDIP. Bahkan PDIP meyakini ada gerakan senyap atau operasi-operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tidak lolos parlemen 4 persen.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Jokowi akan tercatat sebagai presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Islam berlambang Ka’bah dalam sejarah Indonesia.
“Ini operasi politik yang luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum, yang ada adalah sisi gelap kekuasaan,” ucapnya.
Dirinya pun mengakui sejatinya pada Pemilu 2019 lalu PPP berhasil lolos parlemen berkat bantuan PDIP ketika itu. Hal tersebut dilakukan atas perintah langsung Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP.
“Pemilu lalu, kami diperintah bu Mega yang memegang amanat mbah Maimoen untuk membantu PPP karena sejarahnya. PDIP tidak ingin sejarah partai Ka’bah dihilangkan dari sejarah republik ini,” ungkapnya.
Sementara itu Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai Pemilu 2024 ini PPP tidak mau berbenah. Hal ini berkaca pada Pemilu 2019 yang nyaris tidak lolos parlemen hingga akhirnya mendapat bantuan dari penguasa saat itu, sehingga lolos ke Senayan.
“Semestinya PPP belajar bagaimana mereka berpikir tentang kemenangan bisa lolos,” ujarnya kepada Inilah.com.
Dirinya juga tidak menutup mata dengan adanya operasi politik karena tidak sejalan dengan rezim penguasa sehingga PPP tidak lolos parlemen, namun tentunya hal itu diakuinya tidak mudah untuk dibuktikan.
“Kalau ada operasi politik karena berseberangan dengan kekuasaan, tidak masuk gerbong kekuasaan, bisa iya bisa tidak. Walaupun bisa kita rasakan, tapi itu tidak mudah juga untuk membuktikan. Bisa saja memang bukan karena itu, memang mesin partainya tidak berjalan dengan baik,” katanya.
Menurutnya ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang mestinya dilakukan sejak Pemilu 2019 lalu. Salah satu yang utama adalah tidak adanya gebrakan perbaikan setelah nyaris tidak lolos lima tahun sebelumnya, kemudian lemahnya kaderisasi.
“Figur-figur calegnya tidak layak jual. Walaupun ada yang dapat 350 ribu suara tapi itu tidak merata perolehannya, sehingga suara terbesar hanya di beberapa caleg saja, jadi tidak mampu men-direct suara PPP. Caleg-caleg PPP pun kualitasnya tidak jauh lebih baik dibanding partai lain, itu juga problem,” ungkapnya.
Peran Sandi
PPP dinilai belum bisa melahirkan figur-figur baru yang menonjol dan memiliki massa seperti halnya Jokowi, Ganjar Pranowo (PDIP), atau Prabowo Subianto (Gerindra). Pemilu 2024 ini PPP justru memunculkan sosok pengusaha, Sandiaga Uno yang diharapkan dapat mendulang suara PPP.
Namun sayangnya, pemain baru PPP itu tidak bisa menunjukkan kepiawaiannya menarik massa pada Pemilu 2024. Hal ini diakui Anggota Majelis Partai DPP PPP Abdullah Mansyur.
Dirinya mengaku sangat terkejut karena partainya tidak lolos pada Pileg 2024, sehingga menjadi catatan sejarah sepanjang 51 tahun. Karena itu Sandi diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP.
“Tentu di akhir ada evaluasi. Karena (Bappilu) dibentuk oleh DPP, hierarkinya bang Sandi memberikan laporan pertanggungjawaban ke DPP,” ujarnya.
Atas kegagalannya membawa PPP menuju parlemen, Sandiaga Uno pun enggan memberikan pernyataan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu beralasan ada perintah langsung dari Plt Ketum PPP Mardiono untuk tidak berkomentar terkait hasil Pileg 2024.
“Pak ketua umum sudah menyampaikan maklumat, jadi semua statement akan diberikan oleh DPP PPP,” kata Sandi.
Menanggapi hal ini, Achmad Baidowi selaku Ketua DPP PPP menjelaskan peran Sandiaga Uno tidak mampu menyelamatkan PPP pada Pemilu 2024 lantaran belum mengakarnya sebagai kader. Karena bergabungnya Sandi bersama PPP kurang dari satu tahun, sehingga belum bisa mengkapitalisasi keberadaannya untuk menaikkan elektabilitas PPP.
“Kerja-kerja pak Sandi itu lebih kerja branding figur capres-cawapres, sementara kerja-kerja politik untuk pileg itu berbeda pendekatannya,” katanya.
Lain halnya dengan Pangi Syarwi yang menyayangkan tidak berfungsinya Sandiaga Uno meloloskan PPP ke Senayan.
Selain politikus yang mumpuni, menurutnya, Sandi juga dikenal sebagai penguasa ulung. Dengan gabungnya Sandi semestinya dapat menambah sumber logistik bagi PPP.
“Beliau itu pebisnis, tentu yang dikeluarkan harus terukur. Nggak mungkin bisnis dia terganggu dengan kegiatan-kegiatan politik praktis. Kalau hanya mengharapkan Sandi bergabung all out untuk memberikan (anggaran) logistik kepada PPP, saya tidak yakin,” ujarnya.
Dirinya tidak menampik bahwa dari sekian banyak faktor, salah satu variabel tidak lolosnya PPP ke parlemen memang terbatasnya anggaran logistik. Dan kontribusi Ketua Bappilu sangatlah diharapkan.
“Ini menjadi musibah bagi PPP. Kita sayangkan partai yang legend kemudian nasibnya di ujung tanduk, akan diprediksi sudah tidak lolos ambang parlemen,” pungkasnya.
(Syahidan / Harris Muda)
Beri Komentar (menggunakan Facebook)