Pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyatakan tidak puas dengan kesaksian empat menteri di Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024) kemarin.
Saking tidak puasnya, sampai mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipanggil bersaksi. Penjelasan para menteri mereka anggap normatif.
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menilai sebaliknya. Menurut dia, justru keterangan empat menteri tersebut di MK menjadi bumerang untuk kubu AMIN dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Bantahan Empat Menteri soal Tudingan Politisasi Bansos
Yusril menyatakan, kehadiran 4 menteri tersebut adalah untuk ‘memberi keterangan’ sebagaimana dikemukakan dalam surat panggilan MK.
“bukan datang untuk ‘ngalor-ngidul’ menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi,” kata Yusril, Sabtu (6/4/2024).
Berikut kumpulan pernyataan empat menteri yang membantah tuduhan politisasi bansos dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024, dirangkum Inilah.com:
1. Bansos Program Lanjutan Pemerintah Sejak 2023
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari hingga Juni 2024 mendatang merupakan program lanjutan pemerintah sejak tahun 2023.
“Terkait bantuan program pangan beras pemerintah CPP, yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari 2023,” ujar Muhadjir di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Dia mengatakan, tujuan memberikan bantuan sosial berupa beras tersebut dalam rangka memitigasi terjadinya risiko bencana el nino atau kekeringan. Bantuan tersebut dari cadangan pangan pemerintah (CPP).
2. Dana Bansos Ditetapkan Sebelum Pemilu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah dirampungkan sejak 21 September 2023. Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan anggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2024.
“Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses linimasa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023,” kata Sri Mulyani di ruang sidang MK, Jumat (5/4/2024) .
Bahkan, kata Sri, bila disandingkan dengan proses tahapan Pilpres 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum proses tersebut.
3. Alokasi Dana Perlinsos Paling Besar untuk BBM
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap kenaikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang naik di tahun 2024. Pasalnya, kenaikan tersebut paling besar untuk subsidi sumber daya energi, bukan Bantuan Sosial (Bansos).
“Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 P pada 2024 dan 55,9P pada 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM itu salah satu komposisi yang utama, yang mulia,” ujar Airlangga di ruang sidang MK, Jumat (5/4/2024).
Ia menerangkan, kenaikan harga dan nilai tukar juga berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024. Yang jika dibandingkan dengan tahun 2023, juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter.
4. Mensos Bantah Dikucilkan Jokowi
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini buka suara terkait dirinya yang tak pernah ikut saat pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun mengatakan bahwa dirinya akan turun ke lapangan bila terjadi perselisihan.
“Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,” kata Risma, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Dia menjelaskan, dia akan ‘turun gunung’ bila memang penerima bantuan tersebut harus di tolong secara langsung.
5. Bantuan saat Kunker Bersumber Dana Operasional Presiden
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bantuan kemasyarakatan dari presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam keterangannya dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
“Bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan dana operasional presiden diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2008 yang diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 tahun 2008.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)