Isu Reformasi Jilid II, Pengamat: Indonesia Belum Seperti 1998

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. (Foto: Antara)

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai narasi yang mengaitkan kondisi Indonesia saat ini dengan situasi menjelang Reformasi 1998 terlalu berlebihan.

Menurut dia, kondisi politik dan ekonomi nasional saat ini masih jauh berbeda, dibandingkan masa krisis yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Iwan mengatakan, meskipun nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, kondisi tersebut belum bisa disamakan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998.

“Meski nilai rupiah kita melemah terhadap dolar Amerika Serikat, namun fundamental ekonomi kita masih cukup kuat. Secara politik juga masih tetap konsolidatif dan tidak ada perpecahan,” kata Iwan dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi yang dapat memicu perubahan politik besar seperti yang terjadi pada era Reformasi.

“Kalau menyamakan keadaan saat ini dengan krisis pada 1998 yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menurut saya terlalu berlebihan,” ujarnya.

Belakangan, isu “Reformasi Jilid II” dan gerakan bertajuk “Gulingkan Prabowo” ramai diperbincangkan di media sosial seiring munculnya sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah.

Meski demikian, Iwan menilai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk ekspresi kritis yang sah dalam sistem demokrasi.

Ia menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh negara dan menjadi salah satu prinsip penting dalam kehidupan demokrasi.

“Saya mengapresiasi gerakan mahasiswa ini. Gerakan seperti ini diperlukan untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja dan program pemerintah,” jelas Iwan

Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi masukan bagi pemerintah, termasuk dalam upaya pembenahan internal yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto di lingkungan kabinet.

“Yang saya nilai sedang dilakukan bersih-bersih oleh Presiden Prabowo di internal kabinetnya, baik di kementerian atau lembaga,” pungkasnya.