Jangan Coba-coba Curang! KPK Pelototi Pelaksanaan SPMB di Jakarta

Orang tua murid saat melakukan pendaftaran melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk wilayah Jakarta. (Foto: Diskominfo Pemprov Jakarta)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dijalankan sekolah-sekolah di DKI Jakarta.

KPK menegaskan pendidikan antikorupsi harus ditanamkan melalui SPMB yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda, menekankan cara para orang tua, sekolah, dan penyelenggara pendidikan menjalankan SPMB menjadi pondasi awal dalam membentuk pemahaman anak tentang kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan.

“SPMB bukan sekadar proses administratif penerimaan peserta didik, melainkan fondasi penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas,” kata Linda, dalam keterangan resmi KPK, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Bagi KPK, nilai-nilai integritas harus hadir sejak awal perjalanan pendidikan anak. Praktik manipulatif, penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, maupun berbagai bentuk kecurangan lainnya tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan akses pendidikan.

Karena itu, untuk memperkuat pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan SPMB yang bersih, KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik) menghadirkan program Teras Pendidikan bertajuk ‘SPMB Berintegritas’ yang digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Linda pun berbagi pengalaman saat timnya turun langsung memantau pelaksanaan SPMB di Jakarta. KPK memastikan turut mengawal pelaksanaan SPMB guna memitigasi potensi praktik rasuah, seperti suap dan gratifikasi.

“Kita soroti tiga celahnya, yaitu penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi. Ketika kami terjun langsung di Jakarta, transparansinya sudah baik, tetapi masih ada ekspektasi dari pihak-pihak yang tidak lolos SPMB sehingga ada oknum yang mencoba memanfaatkan celah tersebut,” papar Linda.

Menurut Linda, pengawasan SPMB tidak semata bertujuan mencegah korupsi. Lebih dari itu, pengawasan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengawasan ini bisa dilakukan melalui inspektorat di setiap pemerintah daerah. Dengan pengawasan yang diperketat, celah-celah tersebut dapat semakin dipersempit,” sebutnya.

Kekhawatiran SPMB dinodai praktik kecurangan bukan tanpa dasar. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan masih adanya praktik-praktik yang mencederai integritas dalam proses penerimaan murid baru.

Sebanyak 28 persen responden mengaku masih menemukan pungutan liar dalam pelaksanaan SPMB. Sementara itu, 10 persen responden menyebut adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Yuli Haryanto, menjelaskan bahwa regulasi SPMB terus diperkuat guna menutup berbagai celah kecurangan.

“Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pascapelaksanaan, kami lakukan secara optimal. Tentu bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT), kami juga melakukan pengawasan secara bersama-sama,” ucap Yuli.

Sebagai informasi, melalui program Teras Pendidikan, Direktorat Jejaring Pendidikan KPK menghadirkan berbagai pandangan mengenai isu-isu strategis pendidikan dari perspektif integritas dan antikorupsi.

Selanjutnya, Teras Pendidikan akan mengangkat topik ‘Perguruan Tinggi Berintegritas Tanpa Gratifikasi’ sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan pendidikan tinggi.