Jumat, 11 Juli 2025 – 14:24 WIB
Sejumlah warga mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/7/2025). (Foto: Antara/Aditya Nugroho/foc).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khaafi mempersoalkan biaya perawatan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), sebesar Rp300 miliar.
“Proyek mubazir ini bakal terus merongrong APBN sepanjang masa. Sejak awal sudah salah maka harus ada yang jadi korban dari kesalahan itu. Duit Rp300 miliar itu, dari keringat rakyat lho. kalau rakyat enggak mau untuk IKN, kan masalah itu,” ungkap Uchok di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Di awal-awal proyek IKN, kata Uchok, Jokowi pernah sesumbar, investor akan antre untuk masuk ke IKN. Sehingga, anggaran Rp466 triliun untuk membangun IKN, sebagian besar ditanggung investor. Sementara pemerintah hanya mengeluarkan 20 persen atau sekitar Rp93,2 triliun.
“Sekarang meleset semua. Investor enggak ada yang jalan ke IKN. Proyek-proyek pembangunan di sana, kebanyakan digarap BUMN yang dibiayai anggaran negara. Ini sekarang minta lagi Rp300 miliar untuk perawatan. Padahal, kemarin sudah minta Rp16 triliun untuk bangun rumah menteri dan wamen,” kata dia.
Dia mengusulkan agar pembangunan IKN ditunda, atau dihitung ulang. Karena, program prioritas yang lebih mendesak direalisasikan, perlu anggaran besar. Misalnya, penciptaan lapangan kerja yang mendorong pulihnya daya beli.
“Saya kira, seluruh anggaran untuk IKN dievaluasi. Yang enggak penting-penting amat dicoret. Lebih baik digunakan untuk membuat program padat karya. Sesuai janji Wapres Gibran akan menciptakan 19 juta lapangan kerja,” imbuhnya.
Ke depan, Uchok mengaku, tak yakin, pemerintahan Prabowo Subianto meneruskan pembangunan IKN dengan kecepatan penuh. Bisa-bisa, IKN menjadi proyek mangkrak yang harus dipertanggungkan Jokowi.
“Mantan Presiden Jokowi harus tanggungjawab dong, KPK perlu telusuri kerugian negara akibat mangkraknya IKN. Jangan semua pura pura lupa atas IKN yang digagas Jokowi itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan, kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahap II, mencapai Rp48,8 triliun hingga 2028. Usulan itu telah disetujui Presiden Prabowo.
“Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai tahun 2028 yang telah disetujui oleh Bapak Presiden sejak Januari itu adalah Rp48,8 triliun untuk membangun IKN tahap kedua,” tutur Basuki, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Menurut Basuki, anggaran ini digunakan untuk membangun area perkantoran, hunian legislatif dan yudikatif, lengkap dengan ekosistemnya.
Pada 2025, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp14,4 triliun, diperuntukkan bagi proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif.
Memasuki 2026, kebutuhan anggaran naik menjadi Rp17,08 triliun. Terdapat pula tambahan anggaran sebesar Rp4,1 triliun. Dengan pagu indikatif OIKN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2026, total tambahan anggaran yang diminta pun mencapai Rp16,13 triliun.
Pada 2027, kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp14,64 triliun, dan pada 2028 menjadi sebesar Rp2,68 triliun.