Fenomena 23 ribu pelamar yang berebut 20 posisi insinyur di perusahaan milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menguak persoalan pelik di sektor ketenagakerjaan Indonesia. Banyak lulusan perguruan tinggi, termasuk para insinyur, masih menganggur atau bekerja di luar bidangnya.
Anwar Abbas, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan yang juga Wakil Ketua Umum MUI, menilai kondisi tersebut sebagai masalah serius yang berpotensi memicu peningkatan kemiskinan, kriminalitas, hingga rendahnya produktivitas masyarakat.
“Kalau para lulusan banyak yang menganggur dan bekerja tidak sesuai keahlian, tentu berbagai implikasi sosial dan ekonomi akan terjadi,” ujar Buya Anwar dalam pernyataannya kepada inilah.com, Sabtu (14/6/2025).
Ia mengusulkan agar pemerintah, DPR, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi segera duduk bersama merumuskan solusi konkret. Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi fokus:
Mendinamisasi Ekonomi Nasional
Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang mendorong terbukanya lapangan kerja baru secara signifikan, terutama sektor padat karya dan industri kreatif.
Lindungi Produk Dalam Negeri
“Produksi nasional harus jadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya. Ia mengingatkan bahwa gempuran barang impor menyebabkan turunnya permintaan terhadap produk lokal, mendorong PHK, bahkan penutupan pabrik.
Revitalisasi Perguruan Tinggi
Dunia pendidikan tinggi perlu meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa serta membangun keterkaitan nyata (link and match) dengan dunia industri.
Komentar Anwar tersebut sejalan dengan pernyataan Jusuf Kalla di Universitas Hasanuddin, Makassar. JK menilai terbatasnya lapangan kerja menjadi salah satu faktor maraknya aksi premanisme di Indonesia.
“Jangan hanya lihat premannya, tapi lihat kenapa dia jadi preman,” kata JK.
Ia mencontohkan, saat perusahaannya membuka lowongan untuk 20 posisi insinyur, yang melamar mencapai 23 ribu orang. “Itu menunjukkan betapa sempitnya kesempatan kerja,” ujarnya.
JK juga menyoroti kericuhan dalam bursa kerja di Bekasi yang viral, di mana 25 ribu pencari kerja berebut lowongan dari 2.000 peserta yang diperkirakan hadir. “Terjadi kegaduhan karena pekerjaan terbatas,” tuturnya.
Ia menyebut kondisi global seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang AS-China, dan situasi di Palestina memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Harga komoditas turun, anggaran negara menyusut, bahkan infrastruktur terancam terbengkalai.
“Anggaran Kementerian PU saja dulu Rp150 triliun, sekarang tinggal Rp28 triliun,” kata JK. Ia menyarankan masyarakat agar mulai berpikir menjadi wirausaha sebagai solusi alternatif.