Dunia pendidikan tinggi tidak pernah berada dalam ruang hampa. Perguruan tinggi berkembang di tengah perubahan global yang ditandai oleh ekonomi digital, platform teknologi, serta tuntutan agar riset dan inovasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dalam konteks tersebut, dosen tidak lagi hanya dipandang sebagai pengajar, tetapi juga dituntut menghasilkan penelitian yang berdampak, membangun kolaborasi dengan industri, mendampingi UMKM, hingga menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik.
Orientasi tersebut pada dasarnya tidak keliru. Perguruan tinggi memang harus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Persoalannya muncul ketika ukuran keberhasilan dosen hanya diletakkan pada indikator-indikator ekonomi, sementara kondisi kerja dosen sendiri justru jauh dari kata layak.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dosen di Indonesia masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang serius. Tidak sedikit dosen yang menerima penghasilan di bawah upah minimum, dibebani pekerjaan administratif yang berlebihan, serta menghadapi tekanan birokrasi yang mengurangi ruang untuk mengembangkan diri sebagai ilmuwan maupun pendidik. Dalam kondisi seperti itu, tuntutan agar dosen menghasilkan riset yang berdampak sering kali berubah menjadi beban tambahan, bukan kesempatan untuk berkembang.
Dosen di Tengah Tekanan Sistem
Realitas tersebut menghadirkan paradoks. Di satu sisi, dosen dituntut menghasilkan inovasi, membimbing mahasiswa, melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan publikasi ilmiah. Di sisi lain, mereka harus menghadapi pekerjaan administratif yang terus bertambah dan berbagai target birokrasi yang menyita energi.
Akibatnya, banyak dosen lebih sibuk memenuhi berbagai indikator administratif dibandingkan memperdalam keilmuan atau membangun hubungan akademik dengan mahasiswa. Aktivitas yang seharusnya menjadi inti profesi dosen perlahan tergeser oleh rutinitas administratif.
Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kebebasan akademik. Perguruan tinggi idealnya menjadi ruang yang mendorong lahirnya pemikiran kritis dan evaluatif. Namun, ketika ruang akademik terlalu dipengaruhi kepentingan birokrasi maupun politik, keberanian dosen menyampaikan kritik dapat ikut melemah.
Padahal, salah satu fungsi utama perguruan tinggi adalah menghadirkan perspektif ilmiah yang independen terhadap berbagai persoalan publik.
Ketika Dampak Hanya Diukur dari Industri
Belakangan berkembang paradigma bahwa karier dosen harus diukur berdasarkan dampak (impact) dan kontribusinya terhadap pembangunan. Pendekatan ini mendorong riset agar lebih aplikatif, memperkuat hilirisasi inovasi, serta meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha.
Tujuan tersebut tentu penting. Namun, dampak tidak seharusnya dipersempit hanya menjadi manfaat ekonomi atau industri.
Perguruan tinggi tidak semata-mata bertugas menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki pasar. Pendidikan tinggi juga bertanggung jawab membentuk warga negara yang berpikir kritis, memiliki integritas, serta mampu membaca persoalan sosial secara lebih luas.
Ki Hajar Dewantara sejak awal menempatkan pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia. Pendidikan bukan sekadar transfer keterampilan, melainkan proses membangun karakter, nalar, dan kebebasan berpikir. Karena itu, orientasi karier dosen seharusnya tidak hanya diukur melalui jumlah publikasi, kerja sama industri, atau besarnya dana riset, tetapi juga melalui kontribusinya dalam membangun kualitas kehidupan demokrasi dan peradaban.
Kontribusi Moral Seorang Dosen
Kontribusi terbesar seorang dosen bukan hanya menghasilkan inovasi teknologi, melainkan juga menjaga keberanian moral dalam menyampaikan kebenaran ilmiah.
Dosen memiliki tanggung jawab membela kelompok masyarakat yang lemah, mengkritisi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menghadirkan pengetahuan sebagai sarana memperbaiki kehidupan bersama.
Dalam konteks inilah perjuangan sebagian dosen yang menggugat sistem penggajian melalui jalur hukum patut dipahami. Perjuangan tersebut bukan sekadar menyangkut kesejahteraan pribadi, melainkan juga menyangkut martabat profesi dosen dan masa depan pendidikan tinggi Indonesia.
Sulit mengharapkan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang unggul apabila para dosennya sendiri masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan dosen bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga investasi bagi mutu pendidikan nasional.
Para pimpinan perguruan tinggi pun memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan harkat profesi dosen. Jabatan struktural bersifat sementara, sedangkan identitas sebagai dosen akan tetap melekat sepanjang karier akademik.
Dosen sebagai Intelektual Publik
Sejarah menunjukkan bahwa dosen bukan hanya pengajar di ruang kelas, tetapi juga intelektual publik.
Edward Said, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Frantz Fanon, Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, hingga Soedjatmoko memperlihatkan bahwa pengetahuan memiliki tanggung jawab sosial. Mereka menggunakan ilmu bukan semata-mata untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan pembebasan.
Karena itu, dosen yang berdampak bukan hanya mereka yang menghasilkan inovasi bagi industri atau memperoleh hibah penelitian dalam jumlah besar. Dosen yang berdampak adalah mereka yang mampu menghadirkan ilmu sebagai jalan memperbaiki masyarakat, memperkuat demokrasi, membela kelompok rentan, serta menjaga integritas akademik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang dosen tidak cukup ditentukan oleh banyaknya publikasi, besarnya dana riset, ataupun luasnya jejaring kerja sama. Karier akademik harus tetap berpijak pada misi utama perguruan tinggi, yakni menghasilkan ilmu yang bermanfaat sekaligus membangun keberanian moral.
Dampak ekonomi memang penting. Namun, tanpa kontribusi moral, pendidikan tinggi berisiko hanya menjadi pemasok kebutuhan pasar. Sebaliknya, ketika dosen mampu memadukan keunggulan akademik dengan keberanian membela nilai-nilai kemanusiaan, perguruan tinggi akan kembali menjalankan perannya sebagai ruang lahirnya pemikiran yang memerdekakan.