PDI Perjuangan (PDIP) memastikan pihaknya akan menjalin koalisi di Pemilu 2024 khususnya saat pilpres. Namun hingga kini PDIP masih belum mau menyebutkan pihak yang akan diajak berkoalisi karena masih terus menjalin komunikasi dengan semua parpol.
Sebagai informasi, saat ini sudah ada tiga poros koalisi yang sudah tersbentuk. Koalisi tersebut di antaranya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dan Koalisi Perubahan yang masih dalam proses akhir untuk mendeklarasikan diri.
“Koalisi pasti kita berkoalisi, tidak mungkin tidak, percayalah. Kalau sekarang seakan-akan KIB sudah punya lahan, kemudian KIR punya lahan, Insya Allah kami pun punya lahan untuk bersama-sama. Percayalah! Kan dinamikanya memang begitu parpol,” ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Dia mengatakan saat ini PDIP masih fokus melakukan proses penjaringan internal khususnya soal calon anggota legislatif (caleg) yang nantinya akan maju di Pemilu 2024. Setelah itu selesai, PDIP baru akan menggodok peluang untuk berkoalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
“Sekarang ini sudah dilakukan penyaringan pada akhir Februari, insya Allah sampai akhir Maret untuk tingkat dua sama provinsi. Kemudian setelah itu DPR RI selesai semuanya, baru nanti akan ada acara di Juni belum ditetapkan tempatnya nanti ibu Ketum lah ya panggungnya bukan kami-kami itu saja,” jelas Said.
Said menjelaskan, seluruh pengurus PDIP mulai dari tingkat DPP, DPD hingga DPC masih fokus melakukan penjaringan caleg. Namun untuk capres semuanya akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Karena sekarang seluruh pengurus DPP turun ke DPD dan DPC melalukan penyaringan pencalegan, bukan penyaringan soal calon. Kalau soal capres itu, memang sudah form kita tunggu bersabar dengan (pengumuman dari) Ketum,” pungkas Said.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa partainya bakal mendeklarasikan calon presiden (capres) pada Juni 2023, mengambil momen bulan Bung Karno. Namun mengenai siapa sosok yang bakal diumumkan, Hasto menyebut, hal itu menjadi domain Megawati Soekarnoputri selaku ketum.
“Pak Jokowi dulu diumumkan pada bulan Maret oleh Ibu Mega. Maret 2014. Pemilunya bulan Juni. Sehingga kalau kita menggunakan analogi itu, ya kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno di situ,” terang Hasto dalam diskusi Election Corner dengan tema ‘Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024’ yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin (10/10/2022).
Menurutnya penentuan waktu dalam mengumumkan capres dari PDIP hanya mengikuti sesuai dengan tahapan pemilu. Namun bukan mengabaikan dinamika dan dialektika yang terjadi di lapangan.
“Untuk siapa yang akan disiapkan itu keputusannya (ada di) Ibu Mega. Yang jelas (berdasarkan) pengalaman 2014, kita mampu melahirkan banyak pemimpin. (Hingga saat ini) kita terus berdialektika,” jelas Hasto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)