Legislator Desak Investigasi Mendalam Bandara IMIP: Jangan Ada Gerak Barang-Orang Merugikan Negara

Landasan Bandara Khusus PT IMIP di Morowali, Sulteng. (Foto: IWO)

Desakan agar kepolisian turun tangan mengaudit operasional bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengemuka. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah (Abduh), meminta Polri segera melakukan penyelidikan menyusul absennya perangkat negara, mulai Imigrasi, Bea Cukai, TNI, hingga Polri sendiri dalam fungsi pengawasan di fasilitas udara yang beroperasi di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, itu.

“Saya mendorong Polri untuk segera melakukan investigasi terhadap bandara IMIP. Ini untuk memastikan semua aktivitas yang berlangsung di sana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,” ujar Abduh kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Ia menegaskan, audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan setiap pergerakan di bandara tersebut tidak membuka celah penyalahgunaan. Mulai arus barang, mobilitas orang, hingga potensi ancaman keamanan menurutnya harus diurai secara detail.

“Jangan sampai ada gerak barang, gerak orang dan tantangan serta ancaman yang berpotensi atau telah merugikan negara,” tegasnya.

Abduh juga menyoroti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 yang membuka peluang bagi bandara khusus—semula hanya untuk rute domestik—untuk melayani penerbangan internasional. Kebijakan ini, katanya, perlu dikupas secara kritis, terutama terkait dampaknya pada bandara seperti yang dimiliki IMIP.

“DPR mesti mengkaji keputusan Menhub untuk bandara khusus tersebut dengan cermat. Keputusan Menhub itu apakah mendatangkan banyak syafaat atau malah banyak mudharatnya? Mesti dikaji secara komprehensif,” bebernya.

Ia menambahkan, karakteristik operasional bandara IMIP yang melibatkan banyak pihak menuntut langkah investigatif yang lebih terkoordinasi. Karena itu, Polri diminta tidak bekerja sendiri.

“Aktivitas bandara ini melibatkan banyak pihak dan kompleks, Polri tidak bisa hanya bergerak sendiri untuk melakukan investigasi, mungkin bisa dengan membentuk satgas atau task force,” tutur Abduh.

Topik