Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli menyatakan, realisasi pemberian insentif kepada mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), belum jelas. Alasannya, beberapa vendor justru tak kunjung dibayar.
“Saya khawatir (dengan adanya insentif) itu, akan jadi ekspektasi yang terlalu tinggi jika problem kurang bayar vendor Rp1 miliar, belum terselesaikan,” ucap Fadhli kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
“Jika BGN ingin jalankan ide insentif itu, tidak dianggap omon-omon belaka, maka lebih baik selesaikan dulu persoalan kurang bayar dari vendor program MBG,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Fadhli mengungkapkan, pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait insentif, terkesan hanya sekadar mengalihkan perhatian publik. Untuk menutupi bahwa program MBG banyak masalah.
“Boleh jadi hanya sebagai stimulus atau pemantik agar mitra (vendor) penyedia MBG bisa bekerja lebih baik dalam pelaksanaan ke depan. Akan tetapi dalam konteks komunikasi, rencana insentif ini sebenarnya lebih cenderung mengarahkan perhatian publik untuk fokus pada isu insentif ketimbang soal persoalan MBG yang dievaluasi,” kata dia.
“BGN ingin memindahkan ruang isu problem dan evaluasi MBG ke level pemberian insentif,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyatakan sedang mengkaji penerapan akreditasi untuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya, akreditasi ini digunakan untuk menetapkan besaran insentif atau bonus bagi SPPG.
Saat ini, kata dia, lembaganya masih melakukan kerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional untuk menyusun kriteria-kriteria mitra SPPG.
“Sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi, apakah masuk dalam kategori unggul atau kategori baik sekali atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima,” ucap Dadan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
Dia menjelaskan, saat ini, pembayaran insentif BGN kepada mitra SPPG masih dipukul rata. Dengan adanya akreditasi SPPG akan diberi insentif yang berbeda berdasarkan akreditasi yang didapat. Dadan menyebut penerapan sistem akreditasi ini akan dimulai pada bulan depan.