Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak pemerintah daerah (Pemda) agar mengakomodir permohonan izin penggunaan fasilitas umum di wilayah mereka untuk kegiatan keagamaan, termasuk Salat Idul fitri. Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya perdebatan seputar permohonan izin Ta’mir Masjid Alhikmah, Podosugih, Pekalongan yang mengajukan izin untuk menggunakan Lapangan Mataram Kota Pekalongan – Jawa Tengah untuk Salat Idul fitri 1444 H pada Jumat, 21 April 2023. Sementara pemerintah akan menetapkan 1 Syawal melalui Sidang Itsbat yang digelar pada 20 April 2023.
Menag Yaqut mengingatkan bahwa pemerintah selalu menggelar sidang isbat sebelum menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal, yang melibatkan berbagai elemen seperti Komisi VIII DPR RI, pimpinan ormas Islam, duta besar negara sahabat, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Sidang isbat berlangsung dengan memperhatikan data hilal berdasarkan hasil Hisab (perhitungan astronomis) dan konfirmasi dari proses rukyatul hilal.
“Saya mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghormati perbedaan pendapat hukum. Apabila di kalangan masyarakat terjadi perbedaan penyelenggaraan shalat ‘Idulfitri, hendaknya hal tersebut direspon dan disikapi secara bijak, dengan saling menghormati pilihan pendapat keagamaan masing-masing individu,” pesan Menag mengutip laman resmi Kemenag, Senin (17/4/2023).
Yaqut mengimbau umat Islam untuk menghormati perbedaan pendapat hukum dan merespon perbedaan penyelenggaraan salat Idulfitri secara bijaksana. Menag juga meminta pemimpin daerah agar mengakomodir permohonan izin fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan, asalkan tidak melanggar perundang-undangan.
Menag mengapresiasi Wali Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi Ta’mir Masjid Al Hikmah untuk menggunakan fasilitas umum lainnya dalam pelaksanaan shalat Idul fitri pada 21 April 2023. Hal ini penting untuk merayakan perbedaan dengan cara arif dan bijaksana, sejalan dengan Gerakan Moderasi Beragama yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.
Ibnu Naufal
Beri Komentar (menggunakan Facebook)