Modi Belajar dari Israel, Hancurkan Rumah Muslim dan Hapus Sejarahnya

Pada awal Agustus, dunia menyaksikan kengerian aksi pihak berwenang di negara bagian Haryana di India utara menghancurkan lebih dari 300 rumah dan tempat usaha milik warga Muslim di Nuh, satu-satunya distrik mayoritas Muslim di negara bagian tersebut. Mirip apa yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

Kelompok sayap kanan Hindu di Haryana menindaklanjuti kekerasan tersebut dengan seruan untuk memboikot bisnis Muslim. Tak hanya itu juga disertai imbauan agar bisnis milik warga Hindu memecat karyawan Muslim. Sebelum aksi pembongkaran, bentrokan terjadi antara kelompok Hindu dan Muslim di Nuh ketika sebuah prosesi yang dipimpin oleh organisasi Hindu sayap kanan Vishwa Hindu Parishad mencapai distrik tersebut.

Apa yang terjadi ini tidak diragukan lagi merupakan konsekuensi dari retorika kebencian yang didorong oleh rezim nasionalis Hindu saat ini. Namun, penghancuran besar-besaran terhadap rumah-rumah dan properti warga Muslim di wilayah-wilayah seperti Nuh, tempat komunitas tersebut tinggal selama berabad-abad, menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan yakni upaya bersama untuk menghapus semua bukti kehadiran dan warisan Muslim di negara tersebut.

Apakah kekhawatiran bahwa hal ini, pada gilirannya, bisa menjadi langkah pertama untuk memicu genosida besar-besaran di India?

Belajar dari Israel

Senator Somdeep, Associate Professor Studi Pembangunan Internasional di Universitas Roskilde di Denmark menilai, selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi, dunia telah melihat India semakin bersikap ramah terhadap Israel. Kelompok sayap kanan Hindu secara eksplisit berupaya meniru pendekatan Israel terhadap Palestina.

“Secara khusus, mereka tampaknya terinspirasi oleh upaya Israel untuk secara sistematis menghapus sejarah, warisan, dan budaya Palestina dari wilayah tersebut,” kata Somdeep, dalam tulisannya di Al Jazeera.

Mereka terinspirasi oleh cara lebih dari 530 desa Palestina dihancurkan secara sistematis selama dan setelah Nakba tahun 1948. Juga cara rumah-rumah warga Palestina terus dihancurkan di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki untuk membuka jalan bagi pemukiman Israel yang dianggap ilegal berdasarkan perjanjian hukum internasional.

Sama seperti Bandara Ben Gurion di Israel yang berdiri kokoh di atas sisa-sisa komunitas Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sebuah kuil baru untuk dewa Hindu Ram telah dibangun di atas puing-puing masjid bersejarah Masjid Babri di India, yang dihancurkan pada Desember 1992 oleh para ekstremis yang berkumpul di sana.

Somdeep menambahkan, ada hal lain yang mungkin ingin mereka pelajari dari Israel, seperti cara museum Israel secara tegas menolak menyebut nama orang Palestina atau mengakui keberadaan orang Palestina sebagai komunitas nasional yang berbeda.

Bagaimana dengan undang-undang seperti yang berlaku di Israel yang tidak memberikan hak kepada warga Palestina untuk berduka atas hilangnya rumah dan tanah leluhur mereka atau berupaya untuk mengklaimnya kembali? Hal ini termasuk Amandemen 40 UU Dasar Anggaran yang mengkriminalisasi peringatan Nakba Palestina.

Ada juga Undang-Undang Negara-Bangsa Yahudi, yang disahkan oleh Knesset pada tahun 2018 dan menetapkan bahwa Israel adalah “negara-bangsa orang-orang Yahudi”. Secara efektif, perjanjian ini mengabadikan ketidakmampuan warga Palestina untuk memperjuangkan pembebasan atau hak atas tanah yang merupakan Negara Israel.

Menghapus Masa Lalu dan Masa Kini Muslim India

Menurut penulis ‘Dekolonisasi Palestina: Hamas antara Antikolonial dan Pascakolonial (Cornell University Press, 2020)’ itu, India pimpinan Modi belajar banyak dari Israel. Seperti di Israel, hukum di India saat ini berlaku secara selektif. Pihak berwenang India bersikeras bahwa hanya bangunan yang dibangun secara ilegal, serta rumah dan bisnis para perusuh, yang menjadi sasaran.

Namun, baik di Nuh maupun di tempat lain, terdapat banyak bukti bahwa aksi pembongkaran hampir seluruhnya ditujukan kepada umat Islam. Banyak warga menyaksikan adanya penargetan sistematis terhadap properti Muslim di ibu kota New Delhi pada tahun 2020 ketika para aktivis memprotes Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), yang mempercepat akses terhadap kewarganegaraan India hanya untuk migran non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.

Menurut Komisi Minoritas Delhi (DMC), massa “secara selektif menargetkan” rumah, tempat usaha dan kendaraan Muslim serta masjid, madrasah, tempat suci dan kuburan. DMC menambahkan bahwa untuk meredam protes anti-CAA, “rencana pembalasan” massa Hindu dirancang “dengan dukungan pemerintah dan polisi”.

Bukan Kejadian Pertama

Pada bulan April 2022, bentrokan terjadi di Kota Khargaon di Madhya Pradesh setelah umat Hindu yang merayakan festival Hindu Ram Namavi berbaris “melewati lingkungan Muslim dan masjid, memainkan musik yang menghasut yang menyerukan kekerasan” terhadap Muslim. Diduga sebagai pembalasan terhadap umat Islam yang melempari umat Hindu dengan batu, pihak berwenang mengirimkan buldoser untuk menghancurkan lingkungan sekitar.

Pada bulan Juni 2022, ketika para aktivis memprotes komentar yang dibuat oleh para pemimpin BJP, partai yang berkuasa, terhadap Nabi Muhammad, pemerintah Uttar Pradesh menanggapi dengan cara yang sama yakni menghancurkan rumah mereka. Penasihat media menteri utama men-tweet gambar pembongkaran rumah dan berkata: “Ingatlah elemen-elemen yang tidak dapat diatur, setiap hari Jumat diikuti oleh hari Sabtu.”

Sementara itu, bab-bab tentang sejarah Islam di negara tersebut telah dihapus dari buku pelajaran sekolah yang baru. Penghapusan kehadiran dan warisan Muslim di India yang disponsori negara jelas sedang berlangsung.

Beringsut Menuju Genosida

Masih menurut Somdeep, perlakuan India terhadap umat Islam sejalan dengan definisi genosida yang ditetapkan PBB telah menjadi bukti nyata selama beberapa tahun terakhir – terutama dengan tindakan seperti pembongkaran rumah dan bisnis, dengan sengaja menimbulkan kondisi yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik kehidupan umat Islam.

“Salah satu aspek utama dari definisi genosida adalah niat. Maksudnya, apakah suatu kelompok menjadi sasaran dengan maksud untuk melenyapkan mereka? Mungkin sulit untuk membuktikannya. Namun, jika melihat catatan Islamofobia yang dimiliki gerakan nasionalis Hindu, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa ada niat yang masuk akal,” ungkapnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin nasionalis Hindu secara rutin menghasut kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Islam di forum-forum publik. Pada bulan Oktober 2022, saat acara “Virat Hindu Sabha” di Delhi, Anggota Dewan Legislatif BJP Nand Kishor Gurjar memuji perilaku kelompok Hindu selama kerusuhan tahun 2020 di Delhi. Kepada 2.500 peserta, beliau menyatakan, “Kami akan membunuh para jihadis, kami akan selalu membunuh para jihadis”.

Pemimpin BJP dan anggota parlemen lainnya, Parvesh Verma, juga hadir dalam acara tersebut. Dalam pidatonya, Verma berkata, “Di mana pun Anda melihat mereka [Muslim], saya katakan, jika Anda ingin memperbaiki mentalitas mereka, maka Anda harus memboikot mereka sepenuhnya”. Dia menambahkan, “Kami tidak akan membeli apa pun dari toko mereka. Kami tidak akan memberi mereka pekerjaan apa pun”.

Semua ini dibangun di atas sejarah panjang ideologi anti-Muslim yang berakar dalam pada filosofi Rashtriya Swayamsevak Sangh, mentor ideologis BJP pimpinan Modi dan banyak kelompok nasionalis Hindu lainnya. Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa genosida terhadap umat Islam di India “sangat mungkin terjadi”. 

Gregory Stanton, presiden Genocide Watch, yang telah meramalkan terjadinya genosida di Rwanda pada tahun 1989, mengatakan bahwa proses serupa sedang berlangsung di India. Dengan semakin kuatnya kendali gerakan nasionalis Hindu yang hampir otoriter atas semua aspek kehidupan dan politik di India, hanya ada sedikit pilihan yang tersisa untuk menggagalkan agenda genosida mereka.

Namun prosesnya tidak bisa dihentikan. Menyadari bahwa penghancuran di Nuh dan tempat lain merupakan langkah menuju penghapusan identitas Muslim India, sangatlah penting untuk membangun perlawanan terhadap agenda ini.