Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meluncurkan program internet tetap berkecepatan hingga 100 Mbps untuk wilayah-wilayah tanpa jaringan serat optik atau blank spot.
Target utamanya mencakup sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah tangga yang belum terjangkau layanan digital.
Langkah ini disebut sebagai bentuk percepatan pemerataan digital nasional yang menjadi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Jakarta, Sabtu (14/6).
86 Persen Sekolah Belum Punya Internet Tetap
Berdasarkan data dari Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, kondisi infrastruktur digital di Indonesia masih tertinggal:
- 86% sekolah (sekitar 190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap.
- 75% puskesmas (sekitar 7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik.
- 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot.
- Penetrasi fixed broadband baru menyentuh 21,31% rumah tangga.
Program internet tetap ini akan mengalokasikan spektrum baru kepada penyelenggara jaringan tetap melalui proses seleksi terbuka dan transparan. Sistem yang digunakan berbasis open access, di mana operator wajib membuka infrastruktur mereka untuk digunakan oleh penyelenggara lain, demi efisiensi dan kolaborasi antar-industri.
Spektrum dan Regulasi Baru untuk Akselerasi
Meutya menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berbasis regulasi teknis, tetapi juga membuka ruang luas bagi kesiapan industri. Rancangan Peraturan Menteri (Permen) yang menjadi dasar hukum program ini telah melalui masa konsultasi industri selama lebih dari satu bulan.
“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” tegas Meutya.
Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini. Pemerintah menegaskan bahwa penilaian akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen penyedia untuk menghadirkan layanan dengan harga terjangkau, bukan semata mengejar keuntungan.
Dengan masih rendahnya penetrasi fixed broadband dan disparitas akses yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan, program ini menjadi salah satu ujian awal komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjembatani ketimpangan digital.