Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta rencana penulisan ulang sejarah dari Kementerian Kebudayaan dilakukan secara hati-hati dan jangan sampai ada pengaburan di dalamnya.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Ia mengaku pihaknya di Komisi X sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama kalangan masyarakat dan juga sejarawan, Senin (19/5) kemarin untuk meminta masukan.
“Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa,” tuturnya.
Puan menegaskan, yang terpenting dari wacana tersebut untuk tidak sekali-kali melupakan sejarah yang ada, baik pahit maupun manis.
“Jadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit,” tegas Puan.
“Namun bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” sambungnya.
Sekadar informasi, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak rencana pemerintah yang akan merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua AKSI, Marzuki Darusman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR saat membacakan manifesto dari AKSI.
“Kami dari AKSI [Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia] dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia,” kata Marzuki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus dalam menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian kasus HAM perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, saat ini ada rencana pemerintah untuk merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.