Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menilai Pemilu 2024 banyak masalah.
Hingga 30 hari jelang hari pencoblosan, bukan tidak mungkin permasalahan yang timbul semakin banyak dan rumit.
“Sayangnya permasalahan ini terjadi, bukan dari kebanyakan yang tidak paham tentang pemilu, tidak punya wewenang atau otoritas yang legal soal pemilu, tapi datang dari mereka (yang paham),” jelas Hadar dalam Catatan Awal Tahun Perludem di Sajoe Coffee, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024).
“Ini situasi yang sebetulnya untuk memperbaikinya tidak gampang, jadi kita harus bersiap betul,” sambungnya.
Sederhananya, kata dia, penyelenggara pemilu telah curang, misalnya dalam proses verifikasi parpol. Jika hal ini memang dijalankan dengan benar, maka putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tak akan bisa menjadi Ketum Parpol.
“Karena partai yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, juga beberapa partai yang lain. Ini rekayasa besar-besaran di pemilu kita sehingga saya katakan pemilu kita punya banyak sekali problem,” tegasnya.
“Pertanyaannya apakah terjadi konsolidasi atau justru kemunduran? Kemunduran,” lanjutnya.
Jika terjadi konsolidasi, tentu publik tak perlu banyak protes dan tak banyak aturan yang diubah. Sedangkan di perjalanan jelang pendaftaran capres cawapres, justru seorang calon berhasil masuk pasca putusan MK Nomor 90.
Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu 2024 ini, perlu evaluasi yang komprehensif. “Yang repot kan kalau ribut, peserta pemilu itu udah saling mengadu-ngaduin saja. Enggak usah lah (saling melaporkan) ya, kita sudah tahu bahwa Bawaslu juga punya banyak masalah tidak dikerjain,” ucap dia.
“Terus ditambahi lebih banyak, jadi menurut saya yang prinsip-prinsip saja. Tapi ini kan saling mengadukan, jadi crowded,” sambungnya.
Hadar juga menyinggung peraturan lain yang masih mungkin diubah, yakni terkait pelaksanaan Pilkada yang awalnya disepakati 27 November 2024, bisa saja dimajukan ke September.
“Jadi persoalan kita, sedang berjalan terus menerus saja ada ide-ide, yang saya yakin itu idenya lebih pada unsur kepentingan politik dari mereka yang punya otoritas itu,” tegasnya.
“Juga banyak juga peran-peran yang ada di parpol sekarang yang berkuasa itu mempengaruhi penyelenggaranya,” kata Hadar.
Ia menyebut hal ini dapat dilihat dari seleksi di tingkat KPPS menjadi rebutan parpol. “Ini apa sebetulnya? Jadi betul-betul menguasai, memastikan dirinya bisa menang, tapi tidak sepenuhnya melepas, mempercayakan kepada lembaga penyelenggara pemilu yang sesungguhnya,” ujarnya.
Permasalahan terakhir, yakni persoalan Presiden Jokowi yang mengomentari format debat.”Itu sudah kelihatan sekali keberpihakannya, menurut saya. Jadi kita tahu-lah bagaimana debat terakhir itu situasinya,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)