Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengungkapkan ada sekitar 200 juta data kependudukan terancam hilang karena server data center Kementerian Dalam Negeri hampir rusak.
Menurutnya belum ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan data tersebut. Komisi II DPR juga telah menanyakan ke Kementerian Dalam Negeri namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Apabila terus dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang.
“Data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil juga menjadi basis utama dari data pemilih yang akan dipakai pada event Pemilu maupun Pilkada serentak 2024 mendatang. Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan dengan system data center milik Dukcapil, tentu juga akan mengganggu proses pemilu yang akan datang,” kata Luqman kepada inilah.com, Selasa (12/4/2022).
Politikus PKB itu menambahkan, data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mempunyai manfaat yang sangat besar. Hingga saat ini terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan tersebut.
“Tentu dengan banyaknya pihak yang bekerjsama dalam pemanfaatan data kependudukan ini akan menambahi beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak,” ujarnya.
Luqman mengaku belum ada upaya serius pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut.
“Dari penjelasan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah rapat kerja RDP tanggal 5 April atas pertanyaan saya itu, saya melihat yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belumlah cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)