Penyaluran Bansos Disebut sebagai Ajang Pembodohan, Ini Alasannya

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati merasa miris dengan banyaknya pelanggaran pemilu, berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) yang sudah dipolitisasi untuk kepentingan pasangan calon (paslon) tertentu.

Tanpa ragu ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut andil dalam aksi pembodohan ini. “Ini salah besar, ini pembodohan bagi masyarakat. Jangan salah, masyarakat itu penerima Bansos, mereka tahu betul jadwal bansos itu keluar kapan, dan siapa yang mendistribusikan bansos itu masyarakat tahu, siapa saja,” ucapnya dalam acara bertajuk Catatan Awal Tahun Perludem di Sajoe Coffee, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024).

Tak hanya itu, ia juga mendapat informasi bahwa bansos ini juga diberikan oleh tim pemenangan salah satu paslon. Kabar ini pun membuat tergelak, mengingat bansos berasal dari yang rakyat dan diambil dari pajak rakyat.

“Uang untuk Bansos ini bukan uang Jokowi, ini uang negara. Jadi bicara soal bansos untuk kampanye pemilu ini salah besar, ini pembodohan buat masyarakat, masyarakat juga jadi bingung, lho Ini kok ada bansos ya hari-hari ini gitu ya,” kata dia.

Kecurigaannya soal keberpihakan penguasa makin santer ketika melihat gencarnya penyaluran bansos, bahkan ada beberapa bantuan yang penyalurannya dipercepat.

Salah satu contohnya, tutur dia, bansos yang berkaitan dengan program pendidikan dan kesehatan yang semestinya disalurkan pada bulan Juni.

“Tapi Bansos yang keluar pada hari ini, ini kan lucu ya, ini keluarnya sejak periode Desember sampai dengan Januari gitu ya. Padahal pendataan (penerima bansos) itu harus dikirim,” tutur dia.

Ia pun mewanti-wanti jangan sampai masyarakat justru menilai bahwa bansos ini bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. “Saya juga punya kekhawatiran yang sama ketika masyarakat banyak melihat pelanggaran-pelanggaran ini tidak diproses, kebijakan-kebijakan banyak ditabrak, ini akan terjadi ketidakpercayaannya terhadap Pemilu yang akan berlangsung. Dan tentu saja ini sangat mudah untuk dibuat berkonflik ya, nah ini yang kita harus juga mesti bersiap masyarakat sipil,” ucapnya.

Ia menyayangkan sikap Bawaslu yang justru tak menanggapi dengan baik terkait pelanggaran pemilu ini. “Dan Bawaslu juga jawabannya sangat ‘kembali ke proses’ ya kita juga tahu bahwa mereka akan melakukan penyelidikan dulu, ada ketakutan ketika menerima laporan dari masyarakat sipil,” ujar Vera.