Peringatkan Industri Sawit Serakah, Mas Dar: Jangan Beli TBS dengan Harga Murah

Waki Menteri Petanian (Wamentan) RI, Sudaryono saat melantik Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu. (Foto: ANTARA/Rendra Oxtora)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) untuk membeli tandan buah segar (TBS) dari petani, sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Langkah ini, menurut Mas Dar, sapaan akrabnya, penting untuk dijalankan. Saat ini, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sedang tinggi-tingginya, pemerintah mendorong agar manfaatnya juga dinikmati petani.

“Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani,” kata Mas Dar di Pontianak, Minggu (28/6/2026).

Kepatuhan perusahaan terhadap harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai usaha sektor sawit. Sekaligus meningkatkan pendapatan petani sebagai pelaku utama sektor tersebut.

Ditegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani sehingga peningkatan harga komoditas global tidak hanya dinikmati industri. Namun juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani. “Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tak sejahtera. Petani harus sejahtera,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mulai menghentikan impor sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gula sejak 2025.

Menurut Sudaryono, pengurangan ketergantungan terhadap impor harus diiringi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk memastikan petani memperoleh harga yang adil atas hasil produksinya.

Sementara, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan yang baru dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar, menyatakan, HKTI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Menurutnya, HKTI akan fokus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Kalbar. “Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat,” katanya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat tani untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.