Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Nur Afni Sajim menyoroti lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta. Ia meminta Gubernur Pramono Anung segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Menurutnya, tingginya angka PHK menjadi sinyal bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta perlu dievaluasi. Ia menekankan Pemprov tidak bisa hanya menjadi penonton dan harus segera turun tangan dengan solusi konkret yang berpihak pada masyarakat.
“Fenomena ini bukan hanya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi warga, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap meningkatnya angka pengangguran dan memperlebar jurang ketimpangan sosial di ibu kota,” kata Afni lewat keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Minggu (11/5/2025).
Ia mendorong Pemprov untuk membuka lebih banyak lapangan kerja strategis di sektor digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, serta program padat karya berbasis komunitas.
Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak juga dinilai sangat penting agar mereka bisa beradaptasi dengan pasar kerja yang kian kompetitif. Dia juga mengusulkan sejumlah program konkret, antara lain Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan, dengan pelatihan yang sesuai tren pasar seperti konten kreator, animasi, dan keterampilan bersertifikasi lainnya.
Lalu, dia menambahkan, perlu juga adanya dukungan modal dan pembinaan bagi UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal. Penyelenggaraan job fair dan pelatihan kerja terintegrasi untuk mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Serta layanan konseling 24 jam bagi pekerja muda yang terdampak PHK, sebagai pendampingan psikologis dan bimbingan karier.
“Kami di Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak bagi pekerja,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mengungkapkan jumlah angkatan kerja bertambah pada tahun 2025 mencapai 41,62 ribu orang. Sementara yang terserap hanya 30,82 ribu orang. Kepala BPS Jakarta, Nurul Hidayat mengatakan, angka ini menyebabkan angka kemiskinan bertambah 10,80 ribu.
Ia menjelaskan, jumlah Angkatan Kerja di Jakarta saat ini yaitu 5,47 juta orang. Sementara yang bekerja sebanyak 5,14 juta orang selebihnya mengganggur. “Jumlah penurunan sebanyak 338 ribu orang, bertambah 10,80 ribu orang. Seiring dengan bertambahnya Angkatan Kerja sebanyak 41,62 ribu orang. Yang terserap 30,82 ribu,” kata Nurul saat dihubungi, Selasa, (6/5/2025).
Membengkaknya jumlah pengangguran di Jakarta ini tentu menjadi tugas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang sudah kadung janji untuk membuka 500 ribu lapangan pekerjaan baru, saat kampanye Pilkada. Pram saat itu bahkan berkeyakinan kalau janji lapangan kerja itu akan terealisasi.
“Saya secara realistis mengatakan dalam debat kemarin, kami akan membuka lapangan kerja 500 ribu. Kenapa 500 ribu? Karena saat ini Jakarta ada kurang lebih 354 ribu pengangguran. Ada 52 ribu yang baru di-PHK sampai Oktober,” kata Pramono saat audiensi dengan tokoh masyarakat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024.