Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Riyono mengaku heran dengan fenomena stok beras yang melimpah di gudang Bulog, namun harga beras tinggi ketika sampai ke tangan konsumen. Menurutnya, hal ini berlawanan dengan hukum ekonomi, yang seharusnya saat barang melimpah maka harga murah.
“Ada anomali, ketidakberesan soal hulu hingga hilir pangan. Rantai panjang pangan membuat celah bagi ‘pemain’ pangan yang bermodal besar serta menguasai jaringan pasar. Para spekulan pangan ini dalam rantai pangan membuat faktor harga sering bergejolak. Cenderung naik terus dan merugikan konsumen dalam hal ini rakyat,” tutur Riyono dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).
Terkait dengan harga pangan, Riyono curiga ada permainan harga, karena dikuasai tengkulak dengan keuntungan yang bisa mencapai triliunan rupiah.
“Petani hanya jutaan mendapatkan untung. Kondisi yang berlawanan dengan usaha swasembada pangan agar petani sejahtera,” tegasnya.
Menurut Riyono, mafia ada dimana-mana apalagi dalam urusan pangan. Ketidakjelasan rantai distribusi pangan dari hulu hingga hilir akan semakin memberi ruang keberadaan pemburu rente, demi nilai ekonomi.
“Celah itu bernama impor, saatnya tegas dan pastikan swasembada itu berasal dari petani sendiri,” ujarnya.
Kerugian akibat ulah mafia pangan kata Riyono, bisa triliunan. Misalnya saja dalam kasus temuan BPK soal loss pendapatan sektor pangan bisa triliunan.
Budi Waseso mantan Direktur Bulog pernah menyebut pada 2019 kerugian akibat ulah mafia pangan dalam program BNPT sebesar Rp5 triliun. Praktik mafia pangan ini beraneka ragam, mulai dari bermain kuota impor, kualitas barang yang di turunkan, minta untung lebih besar, bermain dengan kebijakan data, main opini publik soal pangan sampai menguasai sektor hulu hingga hilir oleh para oligarki pemburu rente.
Oleh karena itu, Riyono mendesak agar negara tidak boleh kalah dengan siapapun, dan mestinya kepentingan rakyat berada di atas kepentingan siapapun.
“Jangan ada yang main-main soal urusan rakyat, gagasan soal pemerintah harus menguasai minimal 20 persen urusan pangan harus di akomodir dalam perubahan UU Pangan,” kata Riyono.