Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memecat Menteri Dalam Negeri Suella Braverman pada Senin (13/11/2023) usai dianggap melontarkan komentar provokasi terkait pengawasan terhadap pedemo pro-Palestina.
Braverman sebelumnya menuduh kepolisian London menerapkan “standar ganda” dalam menangani protes massa yang pro-Palestina, demikian dikutip CNN.
Pekan lalu sekitar 800 ribu orang mengikuti aksi bela Palestina. Mereka menuntut Inggris mendukung gencatan senjata di tengah agresi Israel di Gaza.
Namun, aksi itu diwarnai kerusuhan saat muncul pedemo pro-Israel. Konflik tersebut terjadi usai Braverman menyebut demonstrasi pro-Palestina sebagai ‘pawai kebencian’.
Pengunjuk rasa sayap kanan pun bentrok dengan polisi di pusat kota London.
Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (11/11/2023) malam, polisi menyebut sebanyak 126 orang ditangkap. Sebagian besar dari mereka adalah pengunjuk rasa sayap kanan yang merupakan kelompok, yang menurut polisi, termasuk hooligan sepak bola.
“Kekerasan ekstrim yang dilakukan pengunjuk rasa sayap kanan terhadap polisi hari ini sungguh luar biasa dan sangat memprihatinkan,” kata Asisten Komisaris Matt Twist, seperti dilaporkan Reuters.
Dalam penangkapan tersebut, polisi telah mengamankan sebilah pisau dan knuckle-duster (senjata dari besi yang dipakai di punggung tangan).
Kepergian Braverman dari pemerintahan terjadi saat Partai Konservatif masih sangat tidak populer di kalangan pemilih.
Hasil jajak pendapat menunjukkan Partai Konservatif kemungkinan akan mengalami kekalahan besar dalam pemilu tahun depan.
Braverman memang terkenal konfrontatif terhadap pemerintah Sunak dalam beberapa isu. Isu itu di antaranya soal migran, pengunjuk rasa, polisi, dan bahkan tunawisma.
Sikap menteri itu menyebabkan perpecahan dalam Kabinet Sunak dan memicu spekulasi bahwa ia sedang merencanakan pencalonan kepemimpinan di masa depan.
Tak lama setelah pemecatan Braverman, PM Sunak menggeser David Cleverly dari jabatan Menteri Luar Negeri ke posisi Menteri Dalam Negeri.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)