Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh, terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau yang sebelumnya disengketakan, tetap masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
“Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang berpihak pada keadilan dan aspirasi masyarakat Aceh. Ini menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam memimpin, serta komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI,” ujar Jazilul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Ia menyebut keputusan ini akan memperkuat kewilayahan Aceh, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat. Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga menekankan pentingnya tindak lanjut administratif, dan pembangunan infrastruktur di wilayah pulau-pulau tersebut agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Dia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam mempercepat integrasi dan pelayanan publik di kawasan tersebut.
“Penetapan ini jangan berhenti di atas kertas. Pemerintah harus segera bergerak cepat memastikan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di empat pulau tersebut berjalan maksimal,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPR itu berharap keputusan Presiden Prabowo ini, dapat menjadi model dalam penyelesaian persoalan batas wilayah lainnya di Indonesia secara damai dan bermartabat, tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dan hak masyarakat.
“Kami berharap tidak ada lagi pulau yang disengketakan antara daerah. Jika ada persoalan soal kepemilikan pulau, pemerintah harus segera menyelesaikan secara bijak,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo sudah ambil sikap dengan menganulasi kebijakan Mendagri Tito, mengembalikan kepemilikan Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, ke Provinsi Aceh.
Melalui juru bicara sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi, presiden juga turut membantah adanya upaya Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencaplok keempat pulau tersebut, sebagaimana narasi yang kadung berkembang di tengah publik.
“Bahwa tidak benar ketika ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip, yang memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Prasetyo berharap keputusan ini dapat mengakhiri pertikaian antara kedua provinsi tersebut. Prabowo juga berpesan, kata Prasetyo, masyarakat Sumut dan Aceh kembali bersatu, saling menopang satu sama lain bukan saling sikut.
“Oleh karena itu lah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, bagi pemerintah aceh, bagi pemerintah sumut ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, “jangan karena adanya dinamika empat pulau ini, berkembang isunya ke mana mana yang kontraproduktif.”