Presiden Korsel Hentikan Siaran Propaganda dengan Pengeras Suara ke Korut


Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memerintahkan penangguhan siaran propaganda lewat pengeras suara ke arah Korea Utara di wilayah perbatasan untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antar-Korea.

“Presiden menginstruksikan otoritas militer untuk menangguhkan siaran pengeras suara di garis depan yang mengarah ke Korea Utara, efektif mulai pukul 14.00 siang ini,” kata juru bicara kepresidenan Korsel Kang Yu-jung kepada wartawan, seperti dilansir Yonhap News, Rabu (11/6/2025).

Beberapa jam sebelumnya, militer Korsel mengatakan telah menghentikan siaran propaganda anti-Korut lewat pengeras suara.

Keputusan itu diambil sekitar setahun setelah siaran tersebut dilanjutkan pada Juni tahun lalu sebagai respons terhadap kiriman balon berisi sampah dari Korut.

Menurut Kang, penangguhan itu menunjukkan komitmen pemerintah Korsel untuk membangun kembali kepercayaan dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.

Penghentian siaran itu merupakan salah satu janji kampanye Lee Jae-myung terkait isu hubungan antar-Korea sebelum dia terpilih sebagai presiden pada pemilu 3 Juni lalu.

Saat mencalonkan diri, Lee juga berjanji akan menghentikan pengiriman selebaran anti-Korut melalui balon udara.

Kini sebagai presiden, dia menegaskan akan berusaha memperbaiki hubungan dengan Korut, meski negara tetangganya itu belakangan menyebut Korsel sebagai ‘musuh utama’ dan memutuskan semua saluran komunikasi resmi.

“Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan, terutama karena Korea Utara tidak melakukan provokasi besar baru-baru ini,” kata Kang.

“Tujuannya adalah mengurangi konfrontasi militer dan membuka jalan bagi pemulihan kepercayaan antara kedua Korea,” lanjut jubir kepresidenan itu

Dia juga menyebut kebijakan tersebut sebagai ‘langkah nyata’ untuk mengurangi dampak kebisingan yang selama ini dirasakan warga di wilayah perbatasan.

Di bawah pemerintahan sebelumnya, Presiden Yoon Suk-yeol kembali mengaktifkan siaran pengeras suara yang telah dihentikan selama enam tahun, untuk menunjukkan sikap tegasnya terhadap Korut.

Namun, pemerintahan Lee Jae-myung kini mengambil pendekatan berbeda. Awal pekan ini, Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani urusan antar-Korea, menyatakan penyesalan mereka atas aksi sekelompok kerabat korban penculikan yang kembali menyebarkan selebaran anti-Korut.