Sebanyak 160 guru dari total 1.469 orang yang ditugaskan di Sekolah Rakyat dilaporkan mengundurkan diri. Kementerian Sosial (Kemensos) dan sejumlah pihak menilai, salah satu penyebab utamanya adalah penempatan guru yang tidak mempertimbangkan aspek geografis, sosial, dan ekonomi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian lokasi tugas dengan kondisi pribadi para guru.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama untuk anak-anak miskin yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, dan mulai beroperasi secara nasional sejak 14 Juli 2025 di 100 lokasi.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya perencanaan pemerintah dalam menyiapkan program sekolah rakyat.
“Saya khawatir ini hanya menjadi proyek kelinci percobaan yang mengorbankan anak-anak miskin,” tegas Ubaid, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, penempatan guru seharusnya mempertimbangkan kondisi lokal dan melibatkan pemerintah daerah, bukan hanya ditentukan secara sepihak oleh pusat. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme konsultasi atau survei preferensi guru sebelum penempatan dilakukan.
“Suara guru harus dilibatkan agar mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap program ini,” imbuhnya.
Ubaid mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas penempatan guru dan seluruh aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar tak sekadar menjadi program simbolis.
Saifullah Yusuf: Guru Pengganti Sudah Disiapkan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui adanya hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan guru pengganti dari kalangan yang telah menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Ada 50.000 guru PPG yang siap menggantikan mereka. Semua yang mundur insya Allah ada penggantinya,” kata Saifullah.
Ia juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara umum berjalan sesuai rencana, meskipun ada beberapa insiden seperti siswa kabur atau tidak betah di asrama. Semua itu, kata dia, diselesaikan secara kekeluargaan.
Sekolah Rakyat tahap pertama mencakup 1.469 guru, 100 kepala sekolah, dan 2.730 tenaga kependidikan. Program ini digadang-gadang menjadi terobosan untuk menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Saifullah juga menyebut bahwa para orangtua siswa merasa terbantu dan mendukung program ini, karena menjadi harapan baru bagi pendidikan anak-anak mereka.
“Kami mohon dukungan dan doa. Kami akui ada yang perlu dibenahi, tapi secara umum berjalan baik,” tutupnya.