PWNU DKI Soroti 3 Kekuatan yang Bisa Pengaruhi Pemilihan di Tubuh NU

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif di diskusi bertajuk Setop Politik Transaksional di Muktamar NU di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). (Foto: tangkapan layar/YouTube Nahdliyin Bersatu).

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif menyoroti dinamika politik yang berkembang di tubuh Nahdlatul Ulama (NU), khususnya dalam proses pemilihan kepengurusan organisasi.

Menurut Samsul, dinamika tersebut telah berlangsung sejak era Reformasi ketika kader-kader NU mulai banyak masuk ke berbagai sektor, mulai dari partai politik, birokrasi, hingga dunia usaha.

Hal itu disampaikan Samsul dalam diskusi bertajuk “Setop Politik Transaksional di Muktamar NU” di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Samsul mengatakan masuknya kader NU ke dunia politik turut memberikan warna terhadap perjalanan organisasi, terutama ketika berlangsung proses pemilihan di berbagai tingkatan kepengurusan.

“Kepentingannya jelas elektoral untuk penguatan partai, bisa jadi untuk mendulang suara. Jadi mendekati betul NU. Apalagi partai PKB yang merasa lahir dari rahim NU,” ujar Samsul.

“Ini sedikit banyak memengaruhi dinamika ketika terjadi pemilihan di tubuh NU,” sambungnya.

Politisi, Birokrat, hingga Pengusaha

Selain politisi, Samsul menyebut birokrat menjadi kelompok lain yang turut memengaruhi dinamika di tubuh NU.

Dia menilai terdapat birokrat yang sebelumnya tidak terlalu memiliki ketertarikan terhadap organisasi NU, tetapi kemudian diajak masuk dan aktif dalam kepengurusan.

“Jadi, tidak sedikit para birokrat ramai menjadi ketua NU, padahal tidak punya rekam jejak di NU tetapi tiba-tiba jadi ketua NU,” ucap Samsul.

Sementara itu, faktor ketiga yang disebut Samsul ialah kalangan pengusaha.

Menurutnya, keberadaan pengusaha di dalam organisasi kerap dianggap sebagai sahibul barokah wal karomah, sehingga kehadiran mereka dinilai dapat membantu kelancaran perjalanan organisasi.

“Itu sedikit banyak memengaruhi apa yang disebut politik transaksional,” katanya.