Terkait membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp27 triliun, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel berharap ini yang terakhir. Kalau naik lagi, sama halnya menipu Indonesia secara halus.
Rachmat Gobel yang juga mantan Menteri Perdagangan itu, menantang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bersikap transparan. “Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” kata Rachmat Gobel.
Politisi Partai NasDem ini, mempertanyakan studi kelayakan yang sudah dilakukan China, saat proses perencanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dia mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. Karena pembengkakan biaya investasi hingga puluhan triliun harus dipertanyakan.
Informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Dalam proposal awal, China menetapkan nilai investasinya Rp86,5 triliun.
Belakangan, biaya proyeknya membengkak menjadi Rp 114,24 triliun, atau naik Rp27,09 triliun. Sebuah angka yang tidak sedikit. Selain itu, target penyelesaian proyeknya pun mundur dari 2019 ke 2022.
“Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi,” kata Rachmat Gobel, Minggu (31/10/2021).
“Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan,” imbuhnya.
Tak hanya proposal China yang berubah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut berubah. Awalnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak sepeserpun duit APBN lari ke proyek ini. Tapi pada awal bulan lalu, Jokowi meneken Perpres 93/2021.
Isinya, membuka keran APBN untuk pembiayaan proyek Kereta Cepat China. Bisa jadi tujuannya untuk menyelamatkan proyek super prestisius ini agar tidak mangkrak.
Masih menurut Rachmat Gobel, proyek kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Diingatkan, jangan sampai visi presiden tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab. Jangan ada yang bermain di air keruh.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)