Ratusan pengemudi angkutan online, termasuk ojek online dan taksi online, menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pintu gerbang barat laut Monas, dekat Patung MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025) siang.
Mereka mendesak perwakilan Kementerian Perhubungan—khususnya Menteri Perhubungan Republik Indonesia saat ini, Dudy Purwagandhi—untuk menemui langsung massa aksi di lokasi demonstrasi. Massa menolak usulan pengiriman perwakilan demonstran ke kantor Kementerian Perhubungan.
“Dari Kementerian Perhubunganlah yang menghadap kami, yang melihat bahwa inilah rakyatnya. Tidak perlu kita ke kantor, kita sudah disekat sampai sini, terus buat apa kita perlu ke sana ketuk pintu,” ujar salah satu koordinator aksi.
Para pengemudi juga menagih janji kesejahteraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye. Mereka meminta bukti nyata dengan menemui massa secara langsung.
“Ngomong peduli rakyat, peduli rakyat. Nyatanya, minta disampain rakyat kan konyol. Ingat kampanye Prabowo ketika jadi presiden ojol adalah pahlawan negeri, betul nggak?” lanjutnya.
“Betul!,” sahut demonstran.
Dalam tuntutan yang disampaikan, pengemudi menyampaikan lima poin utama:
1. Meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi Pemerintah RI, yakni Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kemenhub KP No.1001 Tahun 2022.
2. Meminta Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan bersama Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikator.
3. Menetapkan batas maksimal potongan biaya aplikasi sebesar 10 persen.
4. Melakukan revisi tarif penumpang dan menghapus fitur seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas.
5. Menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.
“Kami berhak mendapatkan kehidupan layak,” tegas koordinator aksi.
Sebelumnya, sempat terjadi ketegangan antara demonstran dan aparat kepolisian ketika massa ingin bergerak menuju kawasan Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kepolisian hanya mengizinkan aksi digelar di sekitar Patung MH Thamrin.
“Kami sudah sediakan tempat aksi di sini (dekat Patung MH Thamrin). Ini sudah dekat dengan Patung Kuda,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.
“Bohong-bohong!” sorak demonstran menanggapi.
Ketegangan akhirnya mereda setelah tercapai kesepakatan untuk melaksanakan aksi secara damai. Barikade polisi digeser secara bertahap mendekati arah Patung Kuda, meski belum sampai di titik yang diminta pengunjuk rasa. Puluhan personel kepolisian tetap bersiaga di sekitar lokasi aksi.
“Kami ojol, taksi online, kurir online siap patuh kepada Undang-Undang Dasar 1995,” ujar koordinator lapangan, menenangkan massa agar tetap tertib.
Seperti diketahui, gabungan pengemudi ojek online (ojol) se-Indonesia menggelar aksi besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar lainnya. Selain demonstrasi, pengemudi juga mengancam melakukan aksi offbid alias mematikan aplikasi selama satu hari penuh sebagai bentuk protes.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan tarif dan sistem potongan yang dianggap merugikan pengemudi.
“Ada beberapa aliansi yang ikut serta, antara lain APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan GEPPAK. Aksi nanti diperkirakan akan digelar serentak di hampir seluruh kota besar seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon,” ujar Igun.