Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyoroti kondisi media sosial (medsos) makin tidak sehat dan penuh caci maki menuai respons. Pengamat Media Sosial, Enda Nasution, mengingatkan bahwa kegaduhan di ruang digital sejatinya adalah hal yang lumrah dalam iklim demokrasi.
Menurut Enda, pemerintah tidak perlu alergi terhadap dinamika perdebatan publik di media sosial, selama hal tersebut masih dalam koridor kebebasan berpendapat.
“Kalau soal ‘kegaduhan’ di media sosial, saya rasa media sosial sebagai sebuah ruang publik digital normal dan wajar jika gaduh, ya. Karena ini adalah bagian dari demokrasi dan juga kebebasan berpendapat serta berekspresi yang dijamin oleh undang-undang,” ujar Enda kepada inilah.com, Jumat (6/3/2026).
Namun, Enda sepakat jika intervensi negara difokuskan pada pemberantasan konten-konten destruktif yang jelas-jelas melanggar hukum. Langkah ini dinilai lebih akurat dan memiliki landasan yuridis yang kuat dibandingkan mencoba mengontrol opini publik.
“Kalau bicaranya soal hoaks dan disinformasi maka itu saya rasa lebih akurat. Apalagi hate speech, scam atau penipuan-penipuan digital yang merugikan masyarakat. Itu semua adalah bagian dari konten ilegal dan sudah diatur dalam perundangan. Sehingga kalau mau dikendalikan atau dihilangkan pun sudah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.
Dorong Pemerintah Lakukan ‘Engagement’, Bukan Represif
Alih-alih melakukan kontrol yang mengekang (Civic space), Enda mendorong pemerintah untuk lebih proaktif turun gelanggang. Pejabat publik diharapkan ikut berinteraksi, mengedukasi, dan memberikan pencerahan langsung kepada warganet di ruang digital.
“Pemerintah perlu aktif berinteraksi dan berkomunikasi di ruang publik digital. Ikut dalam diskusi, menjelaskan kebijakan-kebijakan, termasuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seringkali tidak jelas atau tidak adil,” papar tokoh yang kerap dijuluki Bapak Blogger Indonesia ini.
Dengan cara tersebut, lanjut Enda, masyarakat bisa melihat persoalan dari dua sisi secara objektif. Ia mencontohkan pendekatan progresif yang dilakukan oleh para politikus muda di luar negeri, seperti Zohran Mamdani di New York, yang sukses menggunakan media sosial untuk merangkul (engage) dan mengajak partisipasi warganya.
Lebih jauh, Enda sangat mendukung isu persatuan nasional dan bela negara di ruang digital yang disinggung oleh Dasco. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pendekatannya harus beradaptasi dengan karakter generasi masa kini, terutama Gen Z.
“Tentu dalam format yang menyesuaikan dengan kehadiran teknologi digital. Misalnya ‘Bela Negara 2.0’ atau ‘Nasionalisme 2.0’. Cara-cara lama yang represif dan penuh tekanan sudah tidak lagi relevan dengan Gen Z, dan harus diganti dengan approach (pendekatan) yang lebih relevan dengan zaman digital. Ini perlu perhatian penuh dari pemerintah,” urainya.
Meski demikian, Enda meyakini bahwa elite pemerintahan saat ini memahami betul batasan antara menjaga ketertiban dan merawat demokrasi. “Saya percaya Pak Dasco dan Pak Prabowo sebagai demokrat dan patriot sejati pasti sangat mengerti soal hal ini,” pungkasnya.
Konteks Pernyataan Dasco
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, melontarkan sentilan tajam terkait kondisi masyarakat sipil di medsos yang dinilainya kerap saling mencaci dan mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan cara yang tidak sehat.
Dasco mendesak semua pihak untuk menyudahi kritik yang sekadar “omon-omon” dan mulai menggalang persatuan nasional demi memberikan waktu bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat.