Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti aksi pengemudi transportasi online yang akan kembali digelar di Jakarta, Selasa (20/5/2025), dengan beberapa tuntutan yang dibawa oleh asosiasi transportasi online. Salah satu tuntutannya adalah penegakan aturan mengenai biaya tidak langsung yang dibayarkan oleh pengemudi ke platform yang diklaim melebihi dari aturan yang ditetapkan.
“Maka terkait tuntutan tersebut, saya rasa fokus dari pengemudi transportasi online adalah tidak ada biaya tambahan untuk biaya tidak langsung seperti program yang mengharuskan ada biaya tambahan untuk pengemudi. Pengemudi satu dengan yang lainnya harus diperlakukan dengan setara,” kata Nailul kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Menurut Nailul, yang menjadi pembeda hanya performa di medan transportasi saja, bukan dengan mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian, lanjut dia, tuntutan harus ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan dari pengemudi dengan mendesak adanya peraturan yang mempermuda pengemudi mengakses jaring pengaman sosial seperti kesehatan.
“Biaya kesehatan yang diperoleh pengemudi harus dari dua unsur, yaitu pengemudi dan platform di mana ada 5 persen biaya tidak langsung yang dibayarkan oleh pengemudi ke platform untuk mendukung kesejahteraan pengemudi,” jelas Nailul.
Nailul menyebutkan, dalam Kepmenhub Nomor 1001, diatur mengenai biaya tidak langsung yang dibayarkan oleh pengemudi ke platform. Maksimal biaya yang dikeluarkan oleh pengemudi adalah 20 persen untuk setiap transaksi dengan pembagian 15 persen merupakan biaya sewa, 5 persen lagi merupakan biaya penunjang berupa dukungan platform terhadap kesejahteraan pengemudi transportasi online.
Namun, kata dia, dalam beleid tersebut disebutkan bahwa biaya tidak langsung merupakan komponen dalam tarif perjalanan, bukan biaya yang dibayarkan oleh konsumen dalam pelayanan transportasi online. Maka muncul informasi yang tidak sempurna terkait dengan potongan ini.
“Apa yang disetorkan oleh pengemudi transportasi online melebihi dari 20 persen sesuai ketentuan di mana di dalam biaya tersebut ada komponen biaya platform dan tambahan biaya lainnya. Sudah seharusnya aturan tersebut juga diperjelas untuk memastikan informasi bagi pengemudi dan penumpang sama,” terang Nailul.
Adapun terkait dengan permintaan untuk menurunkan biaya tidak langsung dari 20 persen menjadi 10 persen, menurut Nailul, juga sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak platform. Tentu platform merupakan perusahaan swasta yang bertujuan memperoleh keuntungan di mana ada biaya sumber daya manusia, gedung, hingga teknologi yang harus dikeluarkan oleh platform setiap tahunnya.
Selain itu, platform juga masih menggunakan strategi promo untuk menarik penumpang, terutama untuk penumpang baru. “Konsumen kita masih price oriented consumer yang sangat mempertimbangkan harga,” ujar Nailul.
Dengan bentuk pasar multi-sided market, tambah dia, ketika harga semakin mahal dengan terbatasnya promo, pendapatan pengemudi juga akan berkurang. Pun ketika biaya tidak langsung ini berkurang, perusahaan juga pasti akan menaikkan platform fee untuk menutup kerugiannya. “Harga akan semakin mahal bagi penumpang,” jelasnya.
Sebelumnya, Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol (ojek online) meminta maaf kepada masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena menjelang dan pada 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi online gabungan roda dua dan roda empat.
Aksi ini dilakukan dalam rangka unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi akbar Aksi 205.
“Selain akan kedatangan ribuan ojol dan taksi online dari berbagai penjuru bahkan ada yang akan hadir dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek dan Karawang dari arah timur pulau Jawa, Jakarta akan kedatangan juga ratusan ojol dari barat pulau Jawa seperti dari Palembang, Lampung dan Banten Raya,” ujar Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dalam keterangan tertulisnya di kutip di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Aksi Akbar 205 ini akan terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan DPR RI.
Igun mengatakan, akan sangat besar kemungkinan sebagian Jakarta akan lumpuh karena kemacetan panjang. Untuk itu, lanjut Igun, pihaknya meminta maaf dari jauh hari apabila ada masyarakat terjebak kemacetan dan terganggunya kegiatan masyarakat.