Rocky Gerung Sebut Prabowo Pusing Kabinetnya Hasil Transaksi Elektabilitas

Rocky Gerung saat berdialog bersama pemuda di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat. (Foto:Antara)

Pengamat Politik, Rocky Gerung mengomentari munculnya kabar keretakan dalam Kabinet Merah Putih. Dia menyebut, Presiden Prabowo dilanda kebingungan lantaran jajaran kabinetnya merupakan hasil transaksi elektabilitas atau politik, bukan berdasarkan pada etika politik.

“Kalau sekarang Pak Prabowo pusing, seluruh anggota kabinetnya hasil transaksi elektabilitas bukan transaksi etikabilitas. Itu yang menyebabkan kita menduga bahwa ada semacam ruptur (pecahan), keretakan di dalam kabinet ini,” ujar Rocky dalam acara Peluncuran dan Dialektika Buku Filsafat Pemerintahan, yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Kampus IPDN, Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Dia mengakui, Prabowo merupakan pemimpin yang tegas. Namun kata dia, ketegasan itu hanya terjadi jika lingkungan kabinetnya ada di dalam sistem komando.

“Partai Putih enggak peduli komando, dia mau transaksi. Apalagi Pak Prabowo tidak punya pengalaman teritorial, pengalaman komando terus. Maka bingung dia sekarang,” jelasnya.

Rocky menjelaskan, hal itu terlihat dari beberapa program Prabowo yang tak sejalan dengan kenyataannya. Misalnya saja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan keracunan di sejumlah daerah. Kemudian, ada Koperasi Merah Putih yang baru sehari diresmikan langsung ditutup oleh mitra.

“Ide dia tentang MBG beda diwujudkan, Ide tentang koperasi, ide tentang apa aja tuh. Jadi kita mau baca sebetulnya, ilmu pemerintahan ini pertama-tama adalah payung untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan efektif kalau ada penerimaan etis,” jelas dia.

“Nah dari awal tidak ada etika disitu. Saya bicara pada dia ya (Prabowo), bukan pada dia (Gibran). Akibatnya Presiden Prabowo tidak di brief secara sempurna tentang keadaan society base-nya itu dia nggak mengerti,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah memastikan evaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan atau yang akrab dipanggil Zulhas dalam konferensi pers terkait KLB MBG di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10/2025).

“Pemerintah terus memastikan MBG aman, MBG adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. Pemerintah terus merespons cepat karena sesuai instruksi Presiden, kami akan memperbaiki sistem dan tata kelola MBG secara menyeluruh,” tutur Zulhas.

Zulhas juga menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan akan menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan KLB.

Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan pengawasan Program MBG juga akan melibatkan unit terbesar penerima.

“Unit paling besar ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (sekitar 450 ribu sekolah). Kita melibatkan sekolah-sekolah penerima makanan ini untuk melakukan pengawasan penuh sebelum MBG disebarkan, mulai dari warna, bau, fisik, ada lendir atau tidak,” kata Menkes Budi.

Menkes menambahkan setiap enam bulan sekali, penerima manfaat akan diupayakan diukur tinggi dan berat badannya untuk memastikan MBG tepat sasaran.

“Setiap enam bulan, penerima manfaat akan diukur tinggi dan berat badan, by name by address melengkapi cek kesehatan gratis anak sekolah,” ujar Menkes Budi.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menugaskan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk memperkuat tata kelola BGN sebagai respons atas insiden keracunan menu MBG yang belakang terjadi di sejumlah daerah.
 

Topik