Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun kepada Komisi I DPR RI dalam rapat kerja yang digelar Senin (7/7). Dengan tambahan itu, total pagu indikatif Komdigi untuk tahun anggaran 2026 membengkak menjadi Rp20,36 triliun.
Anggaran jumbo ini dirancang untuk mendanai tiga program prioritas nasional: perluasan akses internet di Papua, penguatan Pusat Data Nasional (PDN), dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa ketiga program ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi digital nasional.
“Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” kata Meutya dalam keterangan resminya.
Namun, di tengah ambisi besar tersebut, publik masih mengingat dua kasus besar yang sempat mencoreng wajah kementerian ini pada awal 2025: kebocoran data internal pegawai Komdigi dan penangkapan belasan pegawai karena terlibat judi online.
Kebocoran Data Pegawai Komdigi
Pada Februari 2025, data internal pegawai Komdigi diduga bocor akibat serangan siber. Informasi ini dikonfirmasi oleh pihak kementerian, meski disebut hanya melibatkan data “non-sensitif”.
Namun fakta bahwa data internal lembaga pengampu keamanan digital nasional bisa ditembus oleh peretas tetap memunculkan keraguan terhadap ketangguhan sistem pengamanan Komdigi sendiri—terutama jika menyangkut data yang jauh lebih strategis seperti Pusat Data Nasional (PDN).
11 Pegawai Terlibat Judi Online
Kontroversi semakin membesar ketika 11 pegawai Komdigi ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena terlibat langsung dalam jaringan situs judi online. Mereka bukan sembarang pegawai—beberapa di antaranya memiliki akses terhadap sistem pengawasan dan pemblokiran situs internet ilegal.
Pihak kementerian telah menonaktifkan dan memecat para pegawai yang terlibat. Namun fakta bahwa mereka bisa beroperasi dari dalam sistem kementerian itu sendiri menimbulkan pertanyaan mendasar tentang integritas dan efektivitas pengawasan internal di tubuh Komdigi.
Salah satu pelaku bahkan diketahui mengakses lebih dari 5.000 situs judi online per hari dari perangkat kementerian. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan rekening dan identitas fiktif untuk menghindari pelacakan.
Antara Ambisi dan Evaluasi
Komdigi memang mencatat kinerja keuangan yang positif. Pada 2024, kementerian ini berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Selain itu, hingga 4 Juli 2025, Komdigi tercatat sebagai penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi dari seluruh K/L, sebesar Rp8,66 triliun.
Namun capaian tersebut tidak serta-merta menghapus jejak masalah fundamental yang sempat terjadi. Permintaan anggaran sebesar Rp20,36 triliun untuk 2026 wajar dipertanyakan, mengingat belum tuntasnya reformasi kelembagaan dan penguatan kontrol internal.
Akuntabilitas Jadi Taruhan
Publik kini menaruh harapan agar anggaran besar tersebut tidak hanya menjadi deretan angka dalam laporan rencana kerja, tetapi juga benar-benar digunakan secara akuntabel dan diawasi ketat.
Jika Komdigi ingin dipercaya mengelola proyek AI dan pusat data skala nasional, maka standar integritas internal harus dinaikkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya.