Aksi unjuk rasa sejumlah aliansi masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) kembali menyita perhatian publik. Bukan semata karena massa yang turun ke jalan, melainkan karena aksi tersebut berlangsung ketika ingatan terhadap gelombang demonstrasi pada Agustus 2025 masih belum sepenuhnya surut.
Setahun sebelumnya, aksi massa di sejumlah wilayah berkembang menjadi kericuhan yang disertai perusakan fasilitas umum dan kantor pemerintahan. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan keamanan, tetapi juga membawa dampak ekonomi.
Pemerintah saat itu memperkirakan kerugian akibat kerusuhan mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan nilai kerugian awalnya diperkirakan sekitar Rp900 miliar sebelum dilakukan penghitungan kembali bersama Kementerian Dalam Negeri.
“Kerugian sementara Rp900 miliar di seluruh Indonesia, tapi setelah kita hitung dengan cermat dan diskusi dengan teman-teman di Kemendagri itu lebih, sekitar Rp1 triliun sampai Rp1,2 triliun,” kata Dody saat itu.
Kerugian tersebut terutama berasal dari kerusakan gedung pemerintah dan fasilitas umum. Nilai itu belum mencakup kerusakan kantor dan aset kepolisian yang dihitung secara terpisah.
“Kerugian itu belum termasuk polres karena Polri akan menghitung sendiri,” ujarnya.
Kerusakan fisik merupakan dampak yang relatif mudah dihitung. Sementara gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha, penundaan kegiatan bisnis, terganggunya distribusi, hingga perubahan persepsi investor terhadap risiko Indonesia merupakan dampak yang lebih sulit diukur.
Ketika Risiko Keamanan Menjadi Risiko Ekonomi
Aksi 27 Agustus 2026 memiliki skala dan pola yang berbeda dibandingkan gelombang demonstrasi pada tahun sebelumnya yang berlangsung serentak di sejumlah daerah. Namun, aksi kali ini kembali diwarnai kericuhan.
Kepolisian melakukan pengamanan terhadap sekitar 322 orang. Sebanyak 42 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan di Jakarta.
Bagi dunia usaha, situasi keamanan memiliki dimensi yang lebih luas. Stabilitas menjadi bagian dari kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis, mulai dari operasional perusahaan, mobilitas pekerja, distribusi barang, hingga aktivitas konsumen.
Gangguan keamanan dalam waktu singkat tidak serta-merta mengubah keputusan investasi. Investor juga tidak otomatis menarik modal hanya karena terjadi demonstrasi. Namun, kalkulasi dapat berubah ketika gejolak berlangsung berulang, disertai kekerasan, atau berkembang menjadi ketidakpastian politik dan kebijakan.
Keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, maupun prospek pasar. Persepsi terhadap stabilitas politik, keamanan, kepastian regulasi, serta kemampuan pemerintah mengelola gejolak turut menjadi bagian dari pertimbangan.
Ketika suatu negara dipersepsikan memiliki tingkat risiko lebih tinggi, investor dapat menghadapi biaya yang lebih besar untuk menjalankan bisnis. Calon investor juga dapat menunda keputusan sambil menunggu kepastian kondisi.
Keresahan Ekonomi di Balik Aksi
Dimensi lain dari demonstrasi 27 Agustus adalah kondisi ekonomi masyarakat. Tekanan terhadap daya beli, terutama kelompok kelas menengah, menjadi salah satu faktor yang dinilai ikut membentuk keresahan sosial.
Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan tekanan ekonomi yang berlangsung secara kumulatif turut menjadi latar belakang keresahan tersebut.
Menurut Yusuf, kelompok kelas menengah menghadapi tekanan yang tercermin dari penyusutan jumlah kelompok tersebut, sementara masyarakat yang berada di bawahnya justru mengalami peningkatan.
“Jadi, aksi hari ini memang tidak seluruhnya berbicara soal kelas menengah, tetapi keresahan ekonomi menjadi salah satu latar belakang yang penting,” kata Yusuf dalam keterangannya.
Kondisi tersebut menempatkan demonstrasi tidak hanya dalam konteks tuntutan politik, tetapi juga dalam situasi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan.
Ketika daya beli melemah dan mobilitas ekonomi mengalami tekanan, keresahan sosial dapat berkembang. Bagi investor, perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator yang ikut diperhatikan dalam membaca stabilitas ekonomi dan politik.
Keresahan ekonomi sendiri tidak secara otomatis berarti terjadinya arus modal keluar. Namun, tekanan sosial yang berlangsung dalam waktu panjang dapat memengaruhi persepsi terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas suatu negara.
Rupiah dan IHSG Menghitung Risiko
Perubahan persepsi investor terhadap risiko dapat tercermin di pasar keuangan. Ketika tingkat risiko meningkat, investor dapat mengurangi eksposur terhadap aset berisiko dan mengalihkan sebagian dana ke instrumen yang dianggap lebih aman.
Pergerakan tersebut antara lain dapat terlihat pada nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Meski demikian, perubahan rupiah dan IHSG tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan satu peristiwa, termasuk demonstrasi. Kedua indikator tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan bank sentral Amerika Serikat, arus modal asing, harga komoditas, hingga sentimen terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, pergerakan pasar setelah demonstrasi perlu dilihat bersama faktor-faktor lain yang berlangsung pada periode yang sama.
Tekanan yang hanya berlangsung dalam waktu singkat memiliki karakter berbeda dengan tekanan yang muncul bersamaan dengan meningkatnya ketidakpastian politik, gangguan aktivitas ekonomi, atau perubahan ekspektasi terhadap kebijakan pemerintah.
Pasar juga memiliki kemampuan untuk membedakan antara gangguan jangka pendek dan perubahan terhadap kondisi fundamental. Respons investor terhadap aksi demonstrasi karena itu tidak hanya ditentukan oleh kejadian pada hari aksi, tetapi juga perkembangan setelahnya.
Investasi Menunggu Kepastian
Dampak gejolak sosial terhadap investasi tidak selalu muncul dalam bentuk perusahaan yang langsung meninggalkan Indonesia. Dampak yang lebih sulit terlihat dapat berupa keputusan investasi yang ditunda.
Rencana ekspansi dapat ditangguhkan, pembangunan fasilitas baru dapat menunggu, sementara calon investor dapat membandingkan Indonesia dengan negara lain yang memiliki tingkat risiko lebih rendah.
Investor yang telah memiliki kegiatan usaha di Indonesia juga menghadapi pertimbangan berbeda dengan calon investor. Perusahaan yang sudah memiliki aset, tenaga kerja, rantai pasok, dan jaringan produksi akan menghitung biaya jika harus mengurangi atau memindahkan kegiatan usaha.
Sebaliknya, investor baru memiliki ruang lebih besar untuk menentukan lokasi penanaman modal berdasarkan perbandingan risiko dan potensi keuntungan.
Stabilitas keamanan kemudian menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam keputusan tersebut. Demonstrasi sebagai bagian dari proses demokrasi tidak dengan sendirinya menjadi persoalan bagi dunia usaha selama aktivitas ekonomi tetap berjalan dan situasi keamanan dapat dikendalikan.
Namun, ketika aksi berkembang menjadi kekerasan, mengganggu distribusi, melumpuhkan pusat kegiatan ekonomi, atau menciptakan ketidakpastian dalam waktu panjang, pertimbangan investor dapat berubah.
Dalam kondisi tersebut, perkembangan aksi massa, respons aparat, aktivitas ekonomi, serta pergerakan pasar menjadi sejumlah indikator yang terus diperhatikan pelaku usaha dan investor.