SD Roboh di Jakarta Dibiarkan, DPRD Desak Audit Total!

Petugas gabungan menangani tembok roboh di SDN Tebet Barat 08 Pagi, Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto: Antara/Luthfia Miranda Putri)

Runtuhnya bangunan SDN 09 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memicu desakan kuat dari DPRD DKI Jakarta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sekolah negeri di Ibu Kota. Insiden ini dinilai bukan sekadar kasus teknis, melainkan indikasi lemahnya sistem pengawasan fasilitas pendidikan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan, audit total diperlukan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang berpotensi mengalami kerusakan serupa. Ia mengingatkan, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama, bukan menunggu kejadian terlebih dahulu baru dilakukan perbaikan.

“Ini harus jadi momentum untuk mengecek semua sekolah. Jangan sampai ada lagi bangunan yang roboh karena luput dari pengawasan,” kata Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, peristiwa di SDN 09 Kebayoran Lama menunjukkan adanya celah dalam sistem pemeliharaan gedung sekolah. Wibi juga menyoroti fakta bahwa bangunan tersebut belum direnovasi selama dua tahun, hingga akhirnya roboh.

DPRD, lanjut dia, akan mengawal langkah Pemprov DKI dalam menangani kasus ini, termasuk memastikan proses perbaikan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia juga berencana meninjau langsung lokasi sekolah untuk melihat kondisi kerusakan sekaligus mengevaluasi kebutuhan penanganan di lapangan.

Selain audit, Wibi mendorong adanya pendataan ulang terhadap seluruh bangunan sekolah, khususnya yang sudah berusia tua atau mengalami penurunan kualitas struktur. Ia menilai, langkah preventif jauh lebih penting untuk menghindari risiko yang membahayakan siswa dan tenaga pendidik.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov akan segera memperbaiki bangunan SDN 09 Kebayoran Lama agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Namun, ia mengakui baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah ramai diberitakan.

Pernyataan tersebut turut menjadi sorotan, karena memperkuat urgensi perbaikan sistem pelaporan dan pengawasan internal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.