Pemerintah bakal mewujudkan hadirnya Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta. Jika terealisasi, ini menjadi angin segar bagi usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM untuk menggenjot ekspor.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djamitko Bris Witjaksono mengungkapkan hal itu.
“Pasti dong (ada manfaatnya). (Jadi) Paling deket, secara proximity kan paling deket berarti dengan lokasi Sekretariat. Artinya pelaku usaha kita mau UMKM, mau tengah, mau besar, kan jadinya paling dekat (menguntungkan),” ungkap Djatmiko kepada awak media di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (21/3/2023).
Ia menyebutkan, salah satu dari 7 agenda prioritas yang dibawa dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat Ke-29 itu adalah memperlebar peluang UMKM untuk mengekspor produk mereka ke negara-negara yang terikat dengan perjanjian dagang.
Jika benar kehadiran Sekretariat RCEP dapat terealisasi, Djatmiko berharap pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkannya secara optimal. “Artinya, pelaku ekonomi kita harus bisa memanfaatkan sebesar-besarnya dari keberadaan Sekretariat RCEP,” sebut dia.
RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN. Negara-negara dimaksud adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan lima negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru.
Lewat kehadiran Sekretariat RCEP, Djatmiko menaksir akan ada suatu komitmen antara negara yang sudah menandatangai perjanjian perdagangan bebas untuk membuat sebuah komite, tugas, fungsi dan kegiatan. Ini akan mengoptimalkan implementasi dari isi perjanjian tersebut.
Seiring dengan itu, Djatmiko tentu berharap pelaku usaha mampu memanfaatkan momentum kehadiran Sektrtariat RCEP demi meningkatkan arus perdagangan antarnegara, terkhusus pada sektor UMKM.
“Kepada para pelaku usaha itu didorong untuk mereka proaktif gitu ya. Aktif ambil inisiatif, mencari informasi bukan cuma dari Sekretariat RCEP, bisa lewat perwadag (perwakilan dagang) di 15 negara itu, ya enggak semua 15 negara ada perwadag, atau di Kemendag di Dinas Perdagangan juga bisa,” tutur Djatmiko.
Jika hanya menunggu pemerintah maupun pihak terkait untuk mendatangi pelaku usaha, maka akan membutuhkan waktu yang lama. UMKM Indonesia pun tentunya akan sulit bersaing.
Kehadiran unit pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN di Jakarta merupakan satu dari tujuh agenda prioritas yang diboyong Kemendag dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers Retreat yang berlangsung selama 20-22 Maret 2023 di Magelang.
“Kita ingin di Jakarta karena Ibu Kota ASEAN itu di Jakarta,” kata Djatmiko.
Perjanjian RCEP telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan lima negara mitra dalam KTT ASEAN ke-37 tahun 2020.
RCEP diharapkan dapat membantu mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan untuk memungkinkan mereka melakukan ekspor ke manapun di dalam blok tanpa memenuhi persyaratan terpisah untuk setiap negara.
Perjanjian RCEP juga dapat mengharmonisasikan berbagai komitmen dari persetujuan ASEAN. Di antaranya, mendorong penguatan rantai pasok di kawasan, menjadi bab khusus untuk mendorong kemajuan UMKM dan kerja sama ekonomi dengan anggota yang tergabung di dalamnya, serta mencakup elemen-elemen yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini seperti e-commerce.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)