Pola komunikasi politik Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, memicu tanda tanya besar. Di tengah gelombang persoalan judi online (judol) yang kembali menyenggol namanya, Budi Arie justru dinilai lebih rajin melempar pernyataan politik liar yang memicu kegaduhan publik.
Pakar komunikasi politik Adib Miftahul mempertanyakan apakah serangkaian manuver ucapan Budi Arie sengaja dirancang sebagai jalan pintas untuk mengalihkan perhatian publik dari pengusutan perkara judol.
“Jangan-jangan apakah itu penutupan dia dari keterlibatan dia, dugaan keterlibatan dia dalam kasus judi online. Nah, itu kan jadi pertanyaan akhirnya,” kata Adib saat dihubungi Inilah.com, Jumat (4/9/2026).
Gagasan Pemilu Cepat dan Operasi Pengalihan Isu
Sorotan Adib bukan tanpa alasan. Belakangan Budi Arie melontarkan pernyataan mengejutkan terkait dinamika suksesi kepemimpinan hingga spekulasi bahwa Pemilu bisa saja berlangsung lebih cepat dari tahun 2029. Ucapan ini seketika memicu liar tafsir publik, mulai dari isu keretakan elite di lingkaran kekuasaan hingga tudingan gerakan makar.
Wacana liar itu sempat menyenggol mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Pada 2 September 2026, Mahfud menegaskan bahwa ketimbang sibuk mengomentari hal-hal yang belum pasti, publik dan aparat semestinya memelototi kasus judol yang menyeret nama Budi Arie dalam berkas dakwaan jaksa.
Adib menilai, manuver Budi Arie yang memilih melempar ‘bom’ politik ketimbang membereskan urusan hukum di kementerian yang pernah dipimpinnya justru makin memperkeruh suasana.
“Pernyataan Budi Arie itu memang seperti bom. Tafsir-tafsir seperti keretakan antarelite di kekuasaan Prabowo, suksesi pemerintahan, tindakan makar, ini kan akhirnya berkembang liar,” terang Adib.
Bayang-bayang Dakwaan dan Tanggung Jawab Moral Pejabat
Nama Budi Arie sebelumnya memang sempat mencuat dalam surat dakwaan perkara mafia akses judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Dalam persidangan pada Mei 2025 lalu, jaksa membeberkan adanya pembagian uang hasil pengamanan ribuan situs judi online yang turut mencantumkan namanya.
Kendati penyebutannya dalam berkas dakwaan tidak serta-merta menjadikan Budi Arie sebagai tersangka, Adib menggarisbawahi adanya beban kewajiban moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Ketika dia disangkut-sangkutkan, ya memang harus dijelaskan kepada publik. Komunikasi publik itu harus jalan. Karena dia dulu adalah pejabat publik,” tegasnya.
Adib menambahkan, publik hari ini sangat mudah mengakses fakta persidangan. Ketika kasus perundangan atau penjagaan situs judi online ini ternyata melibatkan orang-orang terdekat di instansi yang pernah dipimpinnya, membisu atau sekadar membantah tipis jelas tak akan cukup menyapu bersih persepsi negatif publik.
“Ketika citra menurut saya lebih banyak negatifnya, publik itu sudah melihat ini ada kegiatan yang menyimpang, terstruktur, sistematis, melibatkan orang-orang dekat dia, masa dia tidak tahu? Kan pertanyaannya begitu,” cetusnya.
Didesak Bersikap Kesatria Ketimbang Tebar Spekulasi
Daripada terus-terusan menabur umpan isu politik baru yang membingungkan publik, Budi Arie didesak untuk mengambil langkah elegan dengan memberikan klarifikasi komprehensif mengenai setiap tudingan yang mengarah padanya.
Sebagai elite politik yang menakhodai ormas besar seperti Projo dan memiliki jejaring luas di pusaran kekuasaan, setiap gerak-gerik Budi Arie akan selalu dibaca publik dalam kalkulasi politik yang sangat dinamis.
Oleh sebab itu, strategi komunikasi bertahan dengan cara memicu kegaduhan lain dinilai hanya akan memperbesar ruang spekulasi liar dan memperburuk citra politiknya di mata masyarakat.
“Fakta-fakta persidangan itu apa yang disampaikan dalam persidangan dalam perspektif hukum saya kira akan berbicara beda. Tanggapi saja setiap ada isu yang mengaitkan dirinya. Itu menjadi lebih clear, menjadi lebih kesatria,” pungkas Adib.