Setahun Berdampak: EBT Jadi Bukti Arah Baru Pembangunan Energi Nasional

Pemerintah mempercepat proyek-proyek EBT seperti bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan. (Dok. ESDM)

Pemerintah terus mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah nyata mewujudkan kemandirian energi nasional. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya terus naik dan membebani devisa negara.

Selama satu tahun terakhir, proyek-proyek EBT seperti bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan. Salah satunya adalah program bioenergi B40, yaitu campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Program tersebut juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun.

Selain menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, kebijakan ini mampu menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil, Selasa (21/10).

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan memperluas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, dua momentum besar menandai capaian penting sektor energi nasional. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri atas delapan PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.

Pemerintah juga memperkuat sinergi antara pusat, daerah, swasta, dan masyarakat dalam memperluas akses energi bersih. Di sejumlah daerah pedesaan, pembangunan PLTS komunal mulai memberikan dampak ekonomi dengan menurunkan biaya energi dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tuturnya.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Selain menekan emisi karbon, langkah ini juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia.

Topik