News

Soal Larangan Buka Puasa Bareng, PKS Singgung Konser Blackpink Justru Bebas

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menilai larangan untuk melakukan kegiatan buka puasa bersama akan membuat persepsi masyarakat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin buruk.

Bahkan dengan adanya aturan soal larangan kegiatan buka puasa bersama ini bisa menunjukkan jika Presiden Jokowi tidak ramah dengan umat Islam. Sebab beberapa agenda sebelumnya tidak ada larangan apapun dari pemerintah termasuk penyelenggaraan konser.

“Kasihan Presiden, sepertinya ada pembisik yang salah kasih masukan. Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau (adalah orang yang) kurang ramah dengan umat Islam,” jelas Aboe dalam keterangannya pada Jumat (24/03/2023).

Aboe Bakar menilai pemerintah tidak bersikap adil dalam membuat kebijakan. Sebab sebelumnya penyelenggaraan acara tidak dilarang meski menghadiri ribuan orang. Bahkan hajatan putra Presiden Jokowi juga tidak ada imbauan apapun meski saat itu Indonesia masih berada dalam masa Pandemi COVID-19.

“Saat itu pengamanan saja lebih dari dua ribu orang, dan undangan sampai enam ribu orang, bisa digelar dan aman-aman saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR ini menyinggung soal konser grup asal Korea Selatan yakni Blackpink yang malah mendapatkan izin penyelenggaraannya. Padahal konser itu dihadiri oleh ribuan orang dan terjadi pada masa Pandemi.

Konser Black pink sendiri dihadiri oleh sekitar 70 ribu penonton dan tanpa menggunakan masker. Dengan begitu pemerintah seharusnya tidak melarang acara buka puasa bersama.

“Apakah memang COVID-19 ini hanya akan mengancam orang buka bersama saja. Tentunya, sebuah kebijakan yang diambil seharusnya didasarkan pada persamaan perlakuan,” tandas Aboe.

“Jika yang lain bisa ngumpul-ngumpul sampai ribuan orang, kenapa saat buka bersama hal ini jadi dilarang,” pungkasnya.

Sebelumnya, larangan kegiatan buka puasa bersama itu tertuang pada Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023. Surat ini menyangkut arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan ditujukan kepada pejabat pemerintahan.

Dalam lembaran surat tertulis arahan Presiden Jokowi meniadakan kegiatan buka bersama bagi pejabat pemerintahan. Pasalnya, saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button