Ketua MPR RI Ahmad Muzani tak banyak komentar soal rencana kesekretariatan MPR yang akan memutar video pencapaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang segala agenda acara dalam sidang tahunan adalah kewenangan dari pihak protokol.
“Itu sepenuhnya menjadi wewenang protokol di sana,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan, ada hal baru dalam sidang tahunan MPR/DPR tahun ini. Video pencapaian pemerintahan akan ditayangkan.
“Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada, jadi kali ini ada penayangan video,” ujar Fauziah kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Dia mengatakan bahwa video pencapaian tersebut menggambarkan capaian kinerja semua lembaga dan pencapaian program-program Presiden.
“Sebenarnya kan pidato Pak Presiden juga kan adalah keterwakilan dari kinerja semua lembaga. Karena kita juga belum lihat ya videonya,” kata dia.
“Dan itu bisa jadi bukan keterwakilan hanya dari kinerja Pak Presiden. Tetapi bisa juga dilihat dari kinerja atau perkembangan dari Presiden dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan,” tambah dia.
Dia menjelaskan, sidang tahunan akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Adapun selain Presiden dan Wakil Presiden, tokoh politik juga turut diundang. Selain itu, dia mengatakan 250 tamu undangan lainnya akan berada di Plaza Nusantara IV. Dia menyebut akan disediakan tempat untuk nonton sidang bersama.
“Sidang tersebut akan dihadiri oleh 1.251 undangan, yang terdiri dari 1.100 undangan yang akan menempati ruang sidang yaitu Presiden pastinya dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden periode lalu. Lalu Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD periode lalu,” kata dia.
“Saya enggak mau nyebut mantan di sini soalnya, periode lalu, pimpinan lembaga negara, lalu seluruh anggota MPR itu pastinya insyaallah data hadir semua. Menteri Kabinet Merah Putih beserta pejabat setingkat Menteri, lalu Ketua Umum Partai yang memiliki keterwakilan di DPR. Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah, Pimpinan Komisi Kajian MPR RI,” tambah dia.