Selalu ada tikungan tak terduga dalam sejarah. Masih segar dalam ingatan, ketika Markas Satuan Brimob Polda Metro Jaya (PMJ) di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, diserbu massa pada akhir Agustus lalu, anggota Korps Marinir terlihat aktif meredakan emosi massa. Tanpa dukungan prajurit Marinir, kita sulit membayangkan apa yang akan terjadi, mengingat massa sudah semakin beringas dan sulit dikendalikan.
Seolah ingin membalas hutang budi, saat menyambut Hari TNI awal Oktober lalu, giliran anggota Brimob Polda Metro Jaya menyambangi Markas Komando Korps Marinir TNI AL, yang kebetulan berlokasi di jalan yang sama—wilayah yang biasa disebut warga Jakarta sebagai kawasan Tugu Tani.
Tikungan sejarah berikutnya juga menarik: hari jadi Korps Marinir (15 November 1945) hanya berselang satu hari dari hari jadi Korps Brimob (14 November 1945). Benar, Korps Brimob dari segi usia memang lebih tua dari induknya, Polri, karena Hari Bhayangkara jatuh pada 1 Juli 1946. Meski ada versi lain yang menyebut Brimob lahir pada 14 November 1946, soal tanggal mana yang benar masih perlu penelitian lebih lanjut.
Menghindari Politisasi
Ada kesamaan tipikal antara Marinir dan Brimob: sejak lama dua pasukan ini dekat di hati rakyat. Selain itu, pada masa tertentu keduanya juga sangat dekat dengan kekuasaan, terutama dengan figur Presiden Soekarno. Mungkin karena kesamaan “nasib” itulah, wajar bila Marinir dan Brimob acap kali saling menguatkan saat salah satu menghadapi ujian.
Menariknya, lokasi Mako Korps Marinir dan Markas Brimob PMJ yang berdekatan bisa jadi merupakan “kehendak sejarah”.
Kedekatan Marinir dengan rakyat tampak jelas pada aksi gerakan mahasiswa di depan Gedung Parlemen, pertengahan Mei 1998. Mahasiswa hanya mau membubarkan diri jika dipandu oleh anggota Marinir, bukan satuan lain. Komandan Korps Marinir saat itu, Mayjen Soeharto, berpesan agar anggotanya tidak bertindak keras terhadap mahasiswa. Setelah purnawirawan dengan pangkat letjen, nama Soeharto kembali muncul ketika menjadi motor pergerakan sejumlah purnawirawan TNI—tanda bahwa ia tetap peduli pada nasib rakyat.
Fenomena serupa terjadi ketika Brimob sempat “dikerdilkan” pada dekade 1980-an. Masyarakat awam turut prihatin, meski saat itu belum ada media sosial. Pada masa itu, Polri masih berada di bawah ABRI.
Ketika Panglima ABRI dijabat Jenderal Benny Moerdani (1983–1988), Brimob seolah berjalan di lorong gelap. Komandan Brimob saat itu hanya berpangkat kolonel (kombes). Bandingkan dengan sekarang, saat korps ini dipimpin perwira bintang tiga (komjen). Pangkat komandan diturunkan dan garis komandonya ditempatkan di bawah Direktorat Samapta Polri. Baru pada awal 1990-an, Brimob kembali dipimpin perwira tinggi, Brigjen Pol Sutiyono.
Inilah yang disebut politisasi satuan. Ketika dekat dengan kekuasaan, dampaknya bisa positif. Sebaliknya, jika tidak, bisa melemahkan posisi satuan.
Sebagai catatan sejarah, pada pertengahan 1960-an karena kedekatan Bung Karno dengan Brimob, ia mendorong Kombes Sucipto Danukusumo—saat itu Komandan Brimob—untuk menjadi Kapolri (1964–1965). Pangkatnya langsung dinaikkan dua tingkat menjadi irjen.
Namun, arah angin politik tidak selalu bisa diramalkan. Ironisnya, tindakan “bonsai” terhadap Brimob terjadi saat Kapolri dijabat Jenderal Pol Anton Sudjarwo (1930–1988), mantan Komandan Brimob legendaris. Anton dikenal sebagai pendiri Resimen Pelopor (Menpor)—satuan dengan kemampuan khusus dalam Brimob, sebanding dengan Yontaifib (Korps Marinir) atau Raider (TNI AD).
Kini semua telah menjadi sejarah. Ada pelajaran penting: hindari politisasi satuan atau korps. Kejayaan korps harus berlandaskan profesionalisme, bukan kedekatan dengan kekuasaan. Dalam hal ini, visi pimpinan sangat menentukan. Seperti diperlihatkan Jenderal Anton Sudjarwo yang tetap tenang menghadapi tekanan politik sambil menjaga moral pasukannya. Ia percaya: badai pasti berlalu. Dan benar, kini Brimob—juga Marinir—telah kembali berjaya dengan dipimpin jenderal bintang tiga.
Visi Pimpinan
Visi pimpinan menentukan performa dan semangat pasukan. Hal itu telah dicontohkan Jenderal Anton Sudjarwo yang tenang menghadapi badai. Hal serupa juga pernah diperlihatkan Mayjen (Mar) Baroto Sardadi, Komandan Korps Marinir (1990–1992), yang menyatakan: “Marinir bukan pasukan khusus; pasukan khusus adalah Kopassus” (Kompas, 11/11/1992).
Ucapan Baroto Sardadi menunjukkan kerendahhatian seorang pemimpin. Tugas Marinir tak kalah berat dibanding satuan elite matra lain. Kerendahhatian adalah nilai khas di tubuh TNI dan Polri—tidak ada yang merasa paling hebat. Tagline mereka sederhana: “Kami bukan satuan hebat, namun satuan terlatih.”
Karenanya, dibutuhkan visi pimpinan yang kuat untuk menghindari ego sektoral. Peristiwa saling menguatkan antara Marinir dan Brimob baru-baru ini adalah cerminan nyata dari warisan nilai pimpinan masa lalu.
Soal pengaruh visi pimpinan terhadap satuan kini tengah dikaji Irjen Pol Andry Wibowo (Akpol 1993), intelektual generasi baru Polri yang baru saja menerima Bintang Bhayangkara Pratama bersama sekitar 40 perwira lain (11/11/2025). Dalam draft disertasinya untuk program doktor di SKSG UI, Andry membahas pola kepemimpinan di lembaga kepolisian (Polsek), yang secara substansial relevan bagi semua organisasi pasukan.
Menurut Andry, kemampuan adaptasi pemimpin dan kinerja organisasi saling berkaitan. Dalam lingkungan yang kompleks dan berubah cepat, kepemimpinan harus mampu mendorong inovasi dan respons fleksibel terhadap tantangan. Pandangan ini sejalan dengan semangat anjangsana antara Marinir dan Brimob, yang mencerminkan dua hal penting:
Pertama, perlunya mereduksi ego sektoral antar-satuan.
Kedua, pentingnya memenangkan opini publik di era media sosial, di mana setiap peristiwa terekam dan tersebar luas.
Dalam bagian lain disertasinya, Andry menulis bahwa kepemimpinan berperan sentral menentukan arah, budaya, dan kinerja organisasi dalam konteks globalisasi. Pandangan ini mengingatkan pada sosok Letjen (Mar) Kahpi Suriadiredja (Dankormar 1977–1983), yang mengalami langsung apa yang disebut politisasi karier perwira.
Kahpi adalah salah satu dari sedikit perwira Marinir lulusan KIM Den Helder (AAL di Belanda), lulus tahun 1952. Pada awal 1950-an, KSAL R. Soebijakto—ayah seniman Jay Subiyakto—mengirim 59 taruna ke Den Helder dalam empat angkatan (1950–1953). Namun, ketika berdinas, para lulusan KIM menghadapi hambatan karier akibat politisasi internal, sehingga tak satu pun akhirnya menjadi KSAL.
Munculnya nama Kahpi sebagai Komandan Korps Marinir adalah kompromi sejarah—jalan tengah dari rivalitas antar-generasi. Ia berhasil melewati jebakan politisasi dan menjadi komandan legendaris, sebagaimana Anton Sudjarwo di Korps Brimob.