Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang belum efisien untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dede mengungkapkan bahwa alokasi dana pendidikan belum sepenuhnya dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Anggaran yang diperoleh kementerian pendidikan kurang lebih sekitar 14 persen dari 20 persen, jadi yang dikelola kementerian pendidikan itu hanya Rp 81 trilliun, dan diharuskan untuk mengembangkan pendidikan seluruh Indonesia tentu tidak pas,” Jelasnya saat dihubungi inilah.com, Selasa (2/5/2023).
Ia juga menyoroti masalah tenaga pengajar di Indonesia yang belum mendapatkan honor yang layak. Dede menyampaikan, “Salah satu upayanya adalah mensertifikasi guru untuk mendapat tunjangan profesi namun kenyataannya jumlah guru di sekolah sangat banyak akibatnya sekolah tidak bisa menggaji guru,” katanya.
Selain itu, Dede mencermati permasalahan suprastruktur dan sistem pengajaran yang berkaitan dengan kurikulum baru ala transformasi digital.
Ia menyarankan agar perubahan sistem pendidikan dilakukan secara berjenjang, mulai dari perkotaan, lalu ke kabupaten kota, dan baru diterapkan di wilayah 3T.
“Harus fokus pada daerah 3T, bisa jadi guru di sana tidak ada, materi pembelajarannya sama dengan materi 5-6 tahun lalu, daerah 3T ini harus mendapat atensi yang maksimal tetapi tidak bisa dipaksakan untuk merubah kurikulum secara singkat,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)