Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyukseskan pemilu 2024.
“(Kerja sama) ini sebagai bentuk bahwa penyelenggaraan Pemilu melibatkan banyak pihak. KPU punya kesadaran bahwa tidak mungkin bekerja secara sendirian dalam menyukseskan pemilu ini,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Ruang Rapat lantai 1, Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Hasyim menuturkan, dalam mengerjakan tahapan Pemilu 2024 pihaknya memiliki banyak topik yang harus digarap bersama berbagai pihak. Salah satu contohnya, terkait mayoritas pemilih Indonesia saat ini didomonasi oleh anak muda. “Tentu kita ingin mengambil spirit sportivitas yang dapat berkontribusi dalam kompetisi dalam kepemiluan,” katanya.
Begitupun dengan PPATK, diajak turut serta mengawasi para peserta pemilu dalam hal melaporkan dana kampanyenya. “Nah untuk itu disiapkan ada rekening khusus dana kampanye. Pasti modelnya bank-able atau transfer-able melalui bank dan ada lembaga yang khusus menangani transaksi keuangan yaitu PPATK. Sehingga PPATK juga akan mempunyai kontribusi dalam hal pelaporan-pelaporan dana kampanye,” ucap Hasyim.
Sedangkan untuk Kemenag, ia menerangkan bahwa KPU membutuhkan fraksi-fraksi di tingkat desa atau kelurahan. Sebab, secara kelembagaan Kemenag mempunyai struktur sampai tingkat kecamatan.
“KPU ini perlu fraksi sampai di tingkat desa/kelurahan ada TPS-TPS sehingga bekerja sama, kolaborasi dengan Kemenag juga menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu situasi ini menjadi sesuatu yang dalam pandangan kami strategis untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan kepemiluan kita,” tutur Hasyim.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)