Sutradara Politik Tiga Timses dan Keterlibatan Konsultan Asing

“Apa yang diyakini lebih penting dari kenyataannya,” ucap diplomat Prancis, Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838) dalam memberikan definisi simpel soal petarungan.

Pandangan tersebut tentu bukanlah sebuah pesan moral, melainkan menggambarkan sifat asli para politikus, partai politik dan jajaran tim sukses (timses) yang hanya ingin meyakinkan publik atas janji-janji kampanye, tak peduli apakah janji tersebut akan terealisasi atau tidak. Pernyataan Talleyrand erat kaitannya dengan fungsi dan peran konsultan politik. Bak ‘sutradara’ di belakang layar, para konsultan politik harus mampu mendesain formulasi dan strategi kampanye agar kandidat maupun partai politik yang menggunakan jasanya dalam kontestasi mampu merebut keyakinan publik.

Keberadaan konsultan politik memang sedang jadi buah bibir. Makin ramai usai juru bicara (jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Surya Tjandra, menuding gimik ‘gemoy’ capres nomor urut 2, Prabowo Subianto meniru gaya kampanye Bongbong Marcos, panggilan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. “Model-model kampanye yang mirip-mirip dengan kasus di Filipina. Bongbong Marcos yang anaknya Ferdinand Marcos, otoritarian semacam orde baru dulu, bisa come back karena memanipulasi,” kata Surya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Terdapat beberapa kesamaan antara gaya kampanye Bongbong dan Prabowo. Misalnya saja pada 9 Juli 2014 lalu, Prabowo yang masih berstatus capres sempat memarahi beberapa wartawan televisi karena disebut menayangkan berita yang tidak sesuai fakta. Akan tetapi belakangan ini, alias setelah mendeklarasikan diri, Prabowo terlihat lebih santai di depan kamera wartawan. Seperti Bongbong pula, Prabowo dan timnya memanfaatkan media sosial (dalam hal ini TikTok) untuk membuat citra ‘gemoy’ yang belakangan memang viral dan melekat di hati para Milenial dan Generasi Z, segmen pemilih yang paling diperebutkan para kontestan pemilu.

Kemudian yang tak kalah mirip, Bongbong Marcos menggandeng putri tertua Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sara Duterte, sebagai Wapresnya. Sebagai informasi, Rodrigo Duterte masih menjabat sebagai Presiden Filipina saat putri tertuanya nyapres bareng Bongbong Marcos. Strategi ini juga mirip dengan Prabowo yang mengajak putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk maju Pilpres 2024. Tuduhan dari kubu AMIN, ditambah dengan sederet fakta yang ‘kebetulan’ mirip ini, melahirkan dugaan bahwa Prabowo dan timnya mengimpor konsultan politik yang sama dipakai oleh Bongbong. Benarkah?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Erwin Aksa membantah tuduhan mengimpor konsultan. Ia mengaku tahu dan kenal betul dengan Bongbong, seraya memamerkan sebuah foto yang membuktikan kedekatannya, tapi ia menolak foto itu ditampilkan secara visual maupun dideskripsikan dalam tulisan. Kembali ke soal konsultan politik, Erwin mengungkapkan, justru Bongbong banyak dibantu oleh ahli-ahli politik dari Indonesia, tapi ia enggan menyebutkannya dengan rinci. “Saya tahu pribadi Bongbong Marcos, ada beberapa orangnya di Indonesia, kemudian ada katadata untuk online survei. Banyak yang bantu Bongbong Marcos dulu,” kata Erwin kepada Inilah.com.

Kalaupun ada sosok yang bisa disebut sebagai konsultan politik di barisan TKN Prabowo-Gibran, ialah pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi. Namun, Erwin menolak jika Hasan disebut sebagai konsultan politik, menurutnya, peran Hasan hanya menghimpun relawan. “TKN punya banyak ahli di bidangnya, termasuk dukungan dari teman-teman media. Kalau Hasan membantu relawan,” tutur Erwin. Tapi asal tahu saja, Hasan merupakan salah satu orang di balik layar yang mengantarkan Jokowi memenangkan kontestasi Pilgub 2012. 

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga turut berkomentar soal keriuhan dugaan penggunaan jasa konsultan luar negeri di Pilpres 2024. Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyampaikan pihaknya tidak menggunakan konsultan luar negeri untuk diskusi soal politik maupun sisi hukum. “Enggak ada,” kata Arsjad saat menjawab pertanyaan Inilah.com, di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023). Ia hanya mengakui, memakai jasa konsultan survei, di antaranya lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Charta Politika. “TPN tuh pakai yang ini kan, kalau untuk survei pakai dua, SMRC sama Mas Totok (Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya),” jelasnya.

Boleh saja, kubu Ganjar berdalih hanya menggunakan konsultan survei, namun sudah jadi rahasia umum bahwa konsultan survei ini merangkap juga sebagai konsultan politik. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani, sempat menyoroti posisi lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Menurutnya, lembaga survei dapat berlindung di balik kebebasan akademik survei, menjadi agitator yang mengarahkan opini sesuai keinginan pihak yang menugaskannya.

Senada, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mencurigai perbedaan hasil survei belakangan. Emrus menyarankan untuk segera membentuk dewan etika lembaga survei yang dapat mengontrol metodologi survei dan menerapkan transparansi terhadap dapur surveinya.

Dewan etika tersebut diharapkan dapat membatalkan hasil survei jika terdapat pelanggaran etika serta memberlakukan sanksi denda. Dengan demikian, keseriusan terhadap etika dan integritas lembaga survei dapat lebih dijaga, menjadikan proses demokrasi di Indonesia lebih transparan dan dapat dipercaya. “Perlu kita diskusikan metode dan sebagainya, karena aneh bagi saya perbedaannya 5 persen ke atas,” kata Emrus dalam keterangan yang diterima Inilah.com, belum lama ini.

Berbeda dengan dua pesaingnya, kubu AMIN tegas mengatakan tidak menggunakan konsultan politik luar negeri maupun lokal. “Enggak ada konsultan, apalagi pakai konsultan asing. Insya Allah semua yang ada di dalam tim mampu memenangkan pemilu,” kata Head Coach Timnas AMIN, Ahmad Ali kepada Inilah.com. Ketimbang menggunakan konsultan politik, kubu AMIN lebih memilih memperkuat di sisi hukum.

Langkah ini diambil karena banyaknya kecurangan terjadi. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir mengungkapkan, ia bersama tim sejak awal, jauh sebelum pendaftaran, sudah mengawal, sehingga pasangan AMIN bisa berhasil mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, kala itu, kondisinya agak sulit dengan berbagai macam masalah yang muncul atau bahkan dimunculkan sehingga menghambat paslon nomor urut 1 ini untuk mendaftarkan ke KPU.

“Selain saya, di tim ada Pak Hamdan Zoelva mantan Ketua MK, Pak Susno Duadji mantan Kabareskrim Polri, ada Prof Nikmatul Huda ahli hukum tata negara. Jadi saat kami deklarasi Pak Anies datang, Cak Imin (Muhaimin, red) juga hadir di situ kita mendeklarasikan 1.300 advokat dan ahli hukum seluruh Indonesia yang tergabung saat ini di tim hukum nasional ada di 33 provinsi kita sekarang,” tutur Ari kepada Inilah.com.

Sejatinya sah-sah saja bila para timses memakai jasa konsultan politik, konsultan hukum atau konsultan bidang apapun, sepanjang para ‘sutradara’ di belakang layar ini berperan menciptakan demokrasi yang damai. Jangan ada lagi pratik-praktik komunikasi yang menyesatkan apalagi membuat propaganda yang memicu perpecahan. Di sisi lain, para kontestan pemilu juga harus sadar bahwa menghadapi kontestasi tidak bisa hanya mengandalkan pencitraan belaka. Lebih dari itu, publik ingin mengetahui aksi atau kerja nyata mereka di lapangan. [Rez/Diana/Rizki]