Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi adanya keluhan komunitas olahraga di Gelora Bung Karno (GBK) yang ditarik pungutan.
Pram menegaskan bahwa kegiatan komunitas tidak seharusnya dikenakan pungutan. Berbeda dengan olahraga-olahraga seperti padel dan bulutangkis yang dikenakan pajak hiburan.
“Kalau komunitas enggak, enggak kena. Jadi ini berbeda,” kata Pram di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
Menurut dia, pajak hiburan memang berlaku untuk jenis olahraga komersial seperti padel, bulutangkis, tenis, squash hingga biliar.
Namun, untuk aktivitas komunitas yang sifatnya non-komersial, Pram menilai penarikan pungutan tidak tepat.
Pram menyebutkan GBK sepenuhnya dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan langsung untuk campur tangan soal pungutan di kawasan olahraga tersebut.
Meski begitu, Pram membuka opsi membantu komunitas dengan menyediakan alternatif fasilitas olahraga di area milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Kalau di GBK enggak bisa, pindah saja ke fasilitas kita di JIS atau Velodrome. Kami beri kebebasan,” kata Pram.
Sebelumnya, viral di media sosial (medsos) terkait kegiatan komunitas bermain di area GBK diduga dimintai biaya.
Keluhan itu disampaikan oleh seorang warga dari akun X-nya yang mengeluhkan adanya pungutan biaya sebesar Rp1,9 juta saat kegiatan komunitas sedang bermain di area GBK.
“Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional. tapi dipalakin sampe 1.9jt/kegiatan?,” tulis akun tersebut.
“Terus buat apa bayar pajak? Kita juga ga pake lapangan khusus. tolong Pak gub @pramonoanung. di Bandung aja kita bisa aktivitas gratis,” tulisnya.
“Tiap Jumat acara gratis, kita masih perhatiin blockingan biar ga ganggu akses jalan, ga pake speaker, panitia semua sukarela. masih diperas tiap minggu harus bayar 1.9jt? bjir. repot banget mau main bareng doang. Terus buat apa dibikin taman dan lainnya?,” tulis akun tersebut.