Tak Ingin Sekolah Rakyat hanya Temporer, Komisi VIII DPR Kemensos Kawal Tuntas Programnya

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (10/7/2025).(Foto: Inilah.com/Diana Rizky)

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina berharap seleksi guru untuk tenaga pendidikan hingga siswa yang akan masuk di Sekolah Rakyat mesti sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini kata dia, untuk menghindari program Sekolah Rakyat hanya ada di era Prabowo saja dan berakhir mangkrak.

“Apabila nanti pada saat pelaksanaannya kita mendapatkan ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki (tentu harus diperbaiki), karena kami tidak menginginkan Sekolah Rakyat ini hanya sebagai program mercusuar yang hanya selesai pada saat masa kepemimpinan Presiden Prabowo,” tutur Selly kepada inilah.com saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (10/7/2025).

Menurutnya, program Sekolah Rakyat ini harus terus berjalan dan berkembang. Sementara ini anggarannya masih menggunakan APBN, namun kedepannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.

“Setelah itu diserahkan kepada Kabupaten/kota dan Kabupaten/kota tidak bisa melanjutkan dari sisi pembiayaan, maka dikhawatirkan akan menjadi mangkrak kan,” lanjutnya.

Dia menuturkan sejauh ini, berdasarkan data Kemensos ada 63 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi pada 14 Juli mendatang, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Kemudian yang menjadi perhatian kita di luar masalah infrastruktur adalah mengenai kualitas kurikulum, yang memang harus disiapkan dan bekerja sama antara dua kementerian, yaitu Kementerian Agama maupun Kemendikdasmen,” ujarnya.

Dia menilai, tenaga pengajar atau tenaga pendidik sudah otomatis menjadi kewajiban dari Kemendikdasmen, termasuk juga Kementerian Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan karakter dan moral.

“Karena bagaimanapun juga, kita mengetahui ada dua kementerian yang akhirnya digabungkan dan menjadi pilot project dari program Pak Presiden Prabowo di Sekolah Rakyat tadi. Mengenai tenaga pendidiknya sendiri kami belum mendapatkan penjelasan, karena memang itu ranahnya di Komisi X. Tetapi mengenai anak-anak yang akan masuk di dalam Sekolah Rakyat, itu menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial,” ucap dia.

Selly menyatakan, Kemensos mesti menyiapkan cara untuk meningkatkan skill para siswa yang ada di Sekolah Rakyat.

“Kami harap itu disesuaikan dengan sekolah-sekolah vokasional yang selama ini menjadi ranahnya Kementerian Sosial, terutama kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi apakah ini nanti akan diterapkan di Sekolah Rakyat? Kita lihat pada saat pelaksanaan nanti mulai pertengahan Juli sekarang,” tandasnya.
 

Topik