Pemerintahan Taliban memerintahkan ratusan salon kecantikan yang ada di seluruh penjuru Afghanistan untuk ditutup. Ini menjadi larangan terbaru dari rangkaian pembatasan yang menghalangi akses perempuan untuk bekerja dan ke ruang publik di negara yang dilanda kemiskinan itu.
Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Kebajikan Taliban telah memberi tahu pihak berwenang di ibu kota Kabul, dan provinsi untuk segera menegakkan larangan dan mencabut izin semua salon. Dikatakan, arahan itu adalah fatwa pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada.
Juru bicara kementerian moralitas mengonfirmasi pemberitahuan itu pada Selasa (4/7/2023) tanpa merinci lebih lanjut.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengimbau Taliban agar membatalkan perintah penutupan salon kecantikan.
“Pembatasan baru terhadap hak-hak perempuan ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi dan bertentangan dengan pernyataan dukungan bagi kewirausahaan perempuan,” cuit kantor PBB di Kabul, seperti dikutip Reuters.
PBB dan komunitas internasional pada umumnya telah menuntut diakhirinya pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan publik dan pendidikan. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut telah membuat ‘hampir tidak mungkin’ bagi dunia untuk memberi legitimasi kepada pemerintah Taliban.
Akhundzada menolak seruan untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan. Ia bersikeras pemerintahannya menjalankan negara itu sesuai budaya Afghanistan dan hukum Islam.
Ikhsan Suryakusumah
Beri Komentar (menggunakan Facebook)